Gubernur DKI Dinilai Keras Kepala Bila Lanjutkan Reklamasi

Untuk itu, Andi mendesak Gubernur Basuki memperhatikan rekomendasi pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan pihak-pihak lain yang menginginkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan terutama demi kepentingan masyarakat pesisir.

Di tempat terpisah, Basuki mengaku tidak keberatan jika pemerintah pusat menarik izin reklamasi yang telah diberikannya kepada para pengembang.

"Kalau izin, saya enggak masalah. Kamu mau ambil kembali izin saya enggak masalah," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

Namun, ia tidak setuju jika setelah kewenangan diberikan ke pemerintah pusat kemudian usulan tambahan kontribusi sebesar 15 persen di kali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikali luas lahan yang dapat dijual, dihilangkan. (Baca juga: Bangun Pulau di Atas 500 Ha, Harus Kantongi Rekomendasi KKP)

Menurut dia, jika tambahan kontribusi tidak diberlakukan maka akan merugikan Pemprov DKI.