[Baca juga: Jokowi Resmikan PLTU Jungkat dan Ketapang di Kalbar]
Hingga saat ini pihak terkait masih melakukan penunjukan siapa yang menjadi titik fokus proyek tersebut, namun Bappenas kata Otto, lebih menyarankan kerja sama pembangunan proyek itu tidak dalam bentuk PPP atau antara pemerintah dan swasta, tapi memang murni dikelola swasta.
"Kalau hanya dikelola swasta mungkin lebih bagus," katanya.
Rencana pembangunan PLTU Tebo yang berkapasitas 2x200 MW itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2012 dengan ditandatanganinya MoU antara Pemprov Jambi dengan KOSEP (perusahaan asal Korea Selatan).
Namun pembangunannya belum juga dapat terwujud karena menghadapi banyak kendala seperti mengurus izin dari pemerintah pusat.
(Raisa Adila)