Evaluasi Paket Kebijakan, Menkeu Terlalu Banyak Peraturan

JAKARTA - Pemerintah saat ini telah meluncurkan paket kebijakan sebanyak 12 jilid. Hanya saja saat ini paket tersebut masih terkendala dalam hal penerapan.

Menurut Deputi Menko Perekonomian Bidang Perniagaan dan Industri Eddy Putra Irawady, saat ini kendala pada beberapa peraturan pendukung untuk melaksanakan paket kebijakan ini. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan yang dianggap terlalu banyak.

"Memang Menkeu ini terlalu banyak mengeluarkan peraturan. Ini baru berapa bulan saja permennya sudah ada 700, mereka paling banyak," kata Eddy saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

"Jadi ini bukan kesengajaan ini memang Menkeu harus benar kalau bikin Permen. Karena kan mereka harus menyelamatkan anggaran," imbuhnya.

Namun, terdapat hasil penerapan paket kebijakan, lanjutnya, terdapat beberapa hal yang saat ini telah terlihat perkembangannya. Di antaranya adalah pusat logistik berikat. Para pengusaha pun telah mulai memanfaatkan pusat logistik berikat ini untuk menjalankan usaha pada berbagai daerah.

"Sekarang sudah ada 12, nanti ada calon baru 19. Itukan sebenarnya logistik berikat ini benefitnya mengurangi cost tarnsportasi, artinya mendekatkan barang produksi, menguangi dweeling time, karena ga ada pemeriksaan kepabeananan," jelasnya.

"Ini umumnya untuk migas, kapas, elektronik dan otomotif. 19 ini banyaknya ada di Kalimantan, Sumatera dan Jawa Timur. Sektor ini mereka masih banyak di bahan baku, konsumsi enggak banyak seperti di holtikultura," tutup Eddy.

(Dani Jumadil Akhir)