JAKARTA - Pemerintahan kabinet kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) memutuskan untuk mengembalikan Perum Bulog sebagai stabilisasi harga pangan atau buffer stock.
Keputusan tersebut, kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti berkaitan dengan pengubahan sistem program beras miskin (raskin) menjadi kupon pangan berbasis elektrik atau e-voucher.
Pada program e-voucher, pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat miskin untuk menukarkan beras dengan kualitas yang diinginkan, bahkan e-voucher juga bisa ditukarkan dengan bahan pangan lainnya, seperti telur, gula, bawang dan lainnya.
Pemerintah, setiap bulannya memberikan jatah 15 kilogram (kg) untuk satu rumah tangga pada program raskin. Jikalau masyarakat ingin menukarkan e-voucher dengan beras, maka harga sesuai dengan yang berlaku pada saat itu juga.
[Baca juga: Pemerintah Akan Uji Coba E-Voucher Sebulan Lagi]