Gandeng IBPA, Kementerian PUPR Ciptakan Bunga KPR Wajar dan Transparan

JAKARTA - PT Penilai Harga Efek Indonesia, yang juga dikenal dengan Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Direktur Utama IBPA Yoyok Isharsaya dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

“Kerjasama ini dilakukan untuk mendukung peran dan tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Direktur IBPA Yoyok Isharsaya di BEI, Kamis (13/10/2016).

Sementara itu, Maurin menuturkan kerjasama ini penting bagi kelangsungan kelanjutan pembiayaan perumahan secara kredibel dan transparan. Sebab, Kementerian PUPR dalam menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan memerlukan estimasi suku bunga yang disalurkan oleh bank-bank pelaksana.

"Biaya bank pelaksana ini salah satu ditentukan oleh bond yang mereka terbitkan. Berapa nilai wajar, berapa suku bunga wajar yang akan kami pakai, kami minta bantuan dari IBPA," tuturnya.

Adapun efeknya kepada masyarakat, suku bunga KPR yang disalurkan benar-benar mencerminkan nilai yang wajar dan transparan. "Dan itu sangat kita perlukan supaya anggaran pemerintah yang disalurkan didasarkan pada suatu yang kredibel dan transparan, terutama untuk KPR FLPP dan SSB," katanya.

Sehingga, berapapun nilai wajar bond yang diterbitkan, atau nilai suku bunga yang wajar, akan sangat tergantung dari penilaian suatu institusi yang kredibel seperti IBPA.

Dia berharap, kerjasama ini akan berlangsung seterusnya, karena pemerintah sudah komit akan melakukan bantuan pembiayaan perumahan kepada MBR dalam jangka menengah dan depan.

"Tahun ini total pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah Rp12,4 triliun. Tahun depan Rp15,6 triliun. Karena ini masih dalam proses pembahasan di DPR," tukasnya.

(Rizkie Fauzian)