Kesenjangan Ekonomi jadi Tanggung Jawab Pusat dan Daerah

JAKARTA - Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Arifin Rudiyanto menilai kesenjangan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kesenjangan pertumbuhan ekonomi tidak ada amanat dari manapun. Misalnya agar Pantai Utara sama dengan Pantai Selatan, kalau pelayanan dasar, amanat undang-undang di manapun masyarakat berada, harus dapat pelayanan dasar," ujar Arifin di Jakarta.

Pemerintah sendiri sudah menerapkan standar minimum pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta sudah ada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

"Dengan ini, hampir sebagian besar aspek pelayanan dasar akan diwujudkan pemda. Inilah perlunya inovasi pemda agar pelayanan dasar dilakukan sebaik-baiknya karena ini merupakan hak warga negara," katanya.

Arifin menuturkan, pihaknya kini tengah mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi di masing-masing wilayah. Ada wilayah yang berbasis perkebunan, pertambangan, dan lainnya.

Menurutnya, agar terjadi pertumbuhan ekonomi, yang harus dilakukan adalah bagaimana terjadi nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki. Supaya terjadi nilai tambah, lanjutnya, juga akan dihitung berapa banyak energi yang dibutuhkan, konektivitas seperti apa yang harus dibangun, teknologi yang dibutuhkan, serta sumber daya manusia yang mumpuni.