BPK Temukan Indikasi Potensi Kerugian Negara dari Freeport Rp185 Triliun

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi adanya kerugian negara yang ditimbulkan PT Freeport Indonesia. Hanya saja, laporan ini belum diterbitkan secara resmi oleh BPK.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, hingga kini audit terus dilakukan. BPK menggandeng beberapa institusi dalam melakukan audit terhadap Freeport.

“Audit terkait Freeport memang BPK menggunakan tenaga ahli dari ITB, IPB, dan bekerja sama dengan Lapan yang menguasai teknologi satelit, ini dimungkinkan menurut UU,  jadi yang dilakukan BPK terkait dengan masalah lingkungan dan melihat lokasi kegiatan Freeport yang tidak mungkin dilakukan BPK,” kata dia dalam One on One di iNews Tv, Jumat (12/5/2017).

Moermahadi menuturkan, hingga kini BPK mengindikasi kerugian negara akibat Freeport sebesar Rp185 triliun. Atas temuan-temuan tersebut, lanjutnya, BPK juga telah meminta masukan dari pakar. Selain itu, BPK juga mengadakan seminar dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan masukan.

“Temuan itu diseminarkan ingin mendapat masukan lebih, itu jadi report-nya memang belum diterbitkan tapi temuan memang sudah jadi  potensi kerugiannya sampai Rp185 triliun,” ujarnya.

Hanya saja, dirinya menyebut, laporan juga akan memuat bila pihak Freeport memberikan tanggapan. Hal ini dimungkinkan karena menurut UU BPK bisa memasukkan tanggapan dalam laporan tersebut.

“Tanggapan itu nanti kita masukkan dalam report, mereka enggak terima alasannya apa kita masukkan dalam report nanti dari hasil report kita sampaikan ke lembaga perwakilan, kalau memang  ada tindak pidananya ke aparat penegak hukum (APH) tapi sampai sekarang laporan belum kita terbitkan tapi nanti akan kita sampaikan ke lembaga perwakilan dan nanti pemerintah akan menerima laporan itu nanti tinggal bagaimana tindak lanjutnya,” tukasnya.

(kmj)

(Rani Hardjanti)