Urus Izin di Daerah Masih Berbulan-bulan, Bupatinya Ngerti Perubahan Tidak?

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah fokus untuk memangkas perizinan pada berbagai sektor. Izin usaha pun disederhanakan untuk memberikan kemudahan berinvestasi pada dunia usaha.

Menurut Jokowi, pemberian kemudahan perizinan ini seharusnya tak lagi menjadi pekerjaan yang terus dibahas. Sebab, penyederhanaan perizinan ini adalah kewajiban pemerintah yang harus diberikan kepada dunia usaha.

"Oleh sebab itu jangan lagi kita bicara masalah bagaimana kita menyiapkan perizinan yang cepat. Itu sudah tidak kita bicarakan lagi harusnya. Itu sudah wajib harus ada. Kalau kita masih bicara izin cepat, itu sudah harus," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (19/8/2017).

(Baca Juga: Keren! RI Peringkat Pertama Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah)

Jokowi pun meminta tak lagi ada perizinan yang harus diurus dalam hitungan bulan. Sebab, investor tak akan melirik Indonesia jika perizinan ini tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah.

"Di semua daerah, jangan bicara lagi memberikan izin sampai berbulan-bulan, apalagi ada yang tahun. Bicara kita sekarang ini hari atau jam. Sudah enggak ada lagi kita bicara memberi izin sampai minggu, bulan, enggak ada Pak. Bapak Ibu silakan lihat, ditinggal betul kita ini," ujarnya.

Jokowi pun mengungkapkan di hadapan para bupati seluruh Indonesia bahwa masih ada daerah yang belum menyederhanakan perizinan. Bahkan, butuh waktu hingga berbulan-bulan untuk mengurus perizinan pada daerah tersebut.

"Perubahan seperti inilah yang terus kita antisipasi. Saya masih dengar misalnya izin di daerah masih berbulan-bulan. Ini bupatinya ngerti perubahan atau tidak?" jelasnya.

Jokowi berharap agar tak lagi ada pemerintah daerah yang enggan merespons perubahan dunia yang sangat cepat. Diharapkan, perizinan ini dapat diurus hanya dalam kurun waktu hitungan hari.

"Bahwa dunia sudah berubah cepat sekali. Izin itu bisa jam. Cuma hari. Hari pun tidak boleh lebih dari tujuh hari. Itu namanya seminggu," jelasnya.

Perubahan secara global tak dapat dihindari oleh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah diminta untuk dapat beradaptasi dengan perubahan ini.

"Saudara-saudara semuanya, percayalah bahwa ini akan datang. Kalau tidak cepat-cepat mengubah, daerah saudara akan ditinggal akan perubahan ini. Kalau negara ini tidak mau berubah, negara kita juga akan ditinggal. Percaya saya. Ngebut sekali perubahan ini sekarang. Sebelumnya juga saya tidak membayangkan bahwa perubahan ini cepet sekali. Tapi ya sudah enggak bisa kita tolak lagi. Enggak bisa," tegas Jokowi.

(Dani Jumadil Akhir)