Tahun Politik, Istana: Penghematan Anggaran 2018 Perlu Dilakukan

JAKARTA - Indonesia akan memasuki 'tahun politik' pada 2018 hingga 2019. Pada 2018, akan dilakukan pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan umum berlanjut pada 2019 dengan agenda pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden dan wakil presiden.

Hal ini pun telah menjadi perhatian khusus pemerintah sejak 2017. Bahkan, hal ini turut menjadi perhatian pemerintah dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini yang membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

 Baca juga: Pesan Jokowi untuk Menteri: Jangan Sembarangan Bikin Aturan!

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, penghematan anggaran perlu dilakukan pada tahun 2018 mendatang. Pasalnya, anggaran pemerintah harus fokus pada sektor tertentu mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk kegiatan politik.

"Jadi intinya begini, karena tahun 2018 sudah memasuki tahun politik, tentunya anggaran itu betul2 harus fokus, harus terkonsentrasi ‎dan juga penghematan perlu dilakukan, efisiensi perlu dilakukan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Menurut Pramono, ekonomi Indonesia diyakini mampu tumbuh stabil pada tahun depan. Namun, pemerintah juga tak boleh lengah karena besarnya anggaran yang diperlukan untuk pembangunan dan pemilihan kepala daerah.

"Presiden dalam arahannya meminta para menteri untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini, dan kami meyakini bahwa tahun 2018, kalo pertumbuhan ekonomi semuanya bisa dijaga akan tumbuh 5,3% sama 5,4%," ujarnya.

Pemerintah pun telah menetapkan fokus kebijakan penggunaan anggaran pada 2018. Salah satu sektor yang menjadi sasaran utama penggunaan anggaran adalah pada pembangunan infrastruktur dan kemiskinan.

"Jadi fokusnya tetap di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan kemudian juga yang berkaitan dengan kementerian atau lembaga supaya menjaga disparitas itu mengecil gini ratio-nya ya," ujar Pramono.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pada 2018, pemerintah juga akan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak pun juga turut menjadi perhatian oleh pemerintah.

"RAPBN 2018, kita akan tetap menjaga dari sisi pemulihan ekonomi, dan oleh karena itu, penerimaan pajak maupun dari keseimbangan belanjanya akan dibuat agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," kata Sri Mulyani.

Jokowi pun telah memberikan arahan khusus terkait pemanfaatan anggaran pada tahun 2018. Perencanaan pun harus dilakukan secara matang sehingga pemerintah dapat bekerja secara efektif.

"Fokus dari Bapak Presiden supaya kita tidak bekerja secara rutin. Jadi dalam hal ini perencanaan harus semakin diperbaiki agar kalau kita melakukan anggaran belanja bisa betul-betul dipakai, karena beliau juga mengatakan bahwa setiap belanja itu berarti kalau kita mengambil pajak berarti kembali ke masyarakat sehingga bisa manfaatnya bisa dipakai oleh masyarakat," jelasnya.

Sektor Perekonomian ini memang tengah menjadi fokus utama dari pemerintah. Bahkan, sektor perekonomian turut dibahas dalam breakfast meeting dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pagi tadi.

"Rapat soal evaluasi ekonomi saja, ya bagus-bagus," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan pada kesempatan yang sama.

(Fakhri Rezy)