Usai Temui Mantan Bos, Sri Mulyani Lapor Perppu Keterbukaan Informasi Perpajakan ke Presiden

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowarjo hari ini menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ketua pejabat tinggi negara ini berada di Istana selama sekira 2 jam untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Sri Mulyani baru saja menghadiri acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Hotel Fairmont, Jakarta. Pada acara tersebut, juga hadir Presiden World Bank Jim Yong Kim. Saat Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank, Jim Yong Kim menjadi pimpinannya.

Menurut Sri Mulyani, pertemuan ini salah satunya membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini sendiri telah disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

"Mengenai laporan Perppu-nya tadi malam pandangan dari fraksi cukup positif dan sesuai dengan banyak komentar dan dari partai-partai mengenai sosialisasi, jadi ya kita follow up mengenai itu. Tapi berterima kasih dan melaporkan ke Presiden bahwa Perppu-nya nanti tinggal menunggu paripurna dan PR-nya yang harus kita selesaikan dari pemerintah," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Menurut Sri Mulyani, tugas pemerintah masih belum usai. Meskipun telah memperoleh lampu hijau dari Komisi XI DPR RI, pemerintah masih harus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah (PR) yang diberikan oleh DPR RI.

"Ya PR-nya yang disampaikan oleh dewan itu sangat baik, bahwa kita harus mensosialisasikan ke dalam, ke seluruh jajaran staf di pajak supaya tidak dengan serta-merta karena memiliki Perppu sekarang mereka bisa datang ke wajib pajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengancam atau mengintimidasi wajib pajak," ujarnya.

Peraturan dari sisi internal nantinya juga akan menjadi perhatian utama pemerintah. Aturan ini akan disesuaikan dengan kesepakatan keterbukaan informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan diikuti oleh Indonesia pada 2018.

"Kita akan menyelesaikan seluruh peraturan internal supaya yang kemarin diminta safety, confidentiality, safety dari datanya dan sistemnya, itu bisa disamakan dengan yang kita laksanakan untuk AEoI yang keluar," kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi ke jasa-jasa keuangan, perbankan, capital market, dan juga kepada masyarakat secara umum. Sosialisasi ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kita akan menyelesaikan mengenai tata tertibnya, tata kelola, dan tata tertib, siapa yang punya akses, bagaimana sikap mereka, bagaimana menjaga kerahasiaan," ujarnya.

(Rizkie Fauzian)