Sri Mulyani Beberkan Penyebab Utang hingga Rp3.706 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga Juni 2017 sebesar Rp3.706,52 triliun. Jumlah itu naik Rp34,19 triliun dari posisi akhir Mei 2017 yang sebesar Rp3.672,33 triliun.

 Baca juga: Rapat soal Sukuk, Sri Mulyani: Tidak Ada Aset Negara yang Digadai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memberikan penjelasan mengenai utang Indonesia yang meningkat pada tahun ini. Hal ini diungkapkan saat menghadiri acara Forum Merdeka Barat di Gedung Kominfo, Jakarta.

"Tantangan Indonesia sebagai suatu negara dengan penduduk 257 juta jiwa, dan mayoritas usia muda maka kita diharapkan kepada tantangan bahwa investasi di SDM bukan suatu yang bisa ditunda. Harus sekarang. Kita enggak bisa tunggu orang tunggu tua dulu, baru punya duit terus disekolahin tapi orangnya sudah usia 25 tahun baru belajar baca atau melakukan proses belajar mengajar," ungkap Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara tetangga, indeks pembangunan manusia Indonesia masih kalah. Apalagi bicara income per kapita, Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain.

Sehingga indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia di bawah negara lain. Diketahui IPM Indonesia di kisaran di bawah 70, padahal negara lain di atas 73. Angka tersebut dikatakan hitungnya dari human right expentency dari berapa laman sekolah dan income per kapita.

"Kita tahu 10,7% dari masyarakat Indonesia adalah kelompok miskin. Itu membutuhkan intervensi dari pemerintah untuk memutus siklus kemiskinan," jelasnya.

Selain itu, utang yang semakin banyak dikatakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang saat ini belum terlihat manfaatnya, tapi nantinya akan dirasakan oleh generasi selanjutnya.

"Indonesia itu tertinggal di bidang infrastruktur, dari grafik terlihat bahwa income per kapita yang mirip seperti kita, Indonesia ada di bawah rata-rata yang biasanya hampir semua negara itu indeks infrastrukturnya segitu. Jadi kita below that line dibanding rata-rata saja, apalagi dibanding negara maju," katanya.

Selain untuk infrastruktur, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengatakan, utang Indonesia yang semakin meningkat juga karena alokasi dana untuk pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu.

"Pemerintah juga memanfaatkan utang untuk pemenuhan belanja pendidikan dan kesehatan yang masing-masing tetap dijaga 20% dan 5% terhadap APBN. Peningkatan utang juga memungkinkan pemerintah untuk menambahkan alokasi belanja DAK fisik dan dana desa serta perlindungan sosial," tukasnya.

(Fakhri Rezy)