MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa utang Indonesia yang semakin tinggi dan mencapai ribuan triliun dikarenakan pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah.
Selain itu juga untuk anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, DAK fisik dan sebagainya yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lalu bisakah di APBN Indonesia tanpa utang? Sri Mulyani menjelaskan bahwa utang itu bukan kemauan tapi pilihan karena ia tidak bisa memotong belanja negara seperti gaji karyawan dan pembayaran listrik. Serta belanja untuk pendidikan sebesar 20% di APBN dan anggaran kesehatan yang 5% di APBN.
"Nanti kita buat aplikasi APBN, gimana kalau kurang utang, nambah penerimaan pajak, ngurangin subsidi listrik padahal sudah mengurangi anggaran pendidikan kan biasanya ada kan, anda boleh milih dan itu sudah kita lakukan setiap hari," ungkapnya di Forum Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/7/2017) malam.
(Baca Juga: APBN Tanpa Utang, Sri Mulyani: Anggaran Apa Dulu yang Kita Potong?)
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan nanti saat mengajukan APBN 2018 juga pemerintah akan menawarkan atau menyampaikan kepada DPR apa saja anggaran yang penting dan tidak bisa dipotong. Dan dari sebelumnya, DPR selalu mengatakan gaji TNI hingga Polisi penting karena menjaga keamanan serta anggaran untuk lembaga juga penting.
"Dewan yang mewakili rakyat akan membahasnya mulai dari komisi I sampai XI dan kemudian Banggar. Masing-masing komisi akan sampaikan (gaji) TNI, Polri paling penting bu, ini masalah keamanan penting menjaga perbatasan penting anggarannya harus naik, ok. Kejaksaan penting, Kumham penting penjara-penjara sudah sesak sampai napi tidurnya berdiri kita harus bangun, iya tambah," jelasnya.
"KPK penting bu. Nanti pertanian minta penting semuanya naik. Komisi pendidikan lebih penting lagi karena anak-anak kita harus pinter. Komisi IX semuanya perlu. Komisi VI yang bicara perindustrian, perdagangan penting itu semuanya rakyat kita, tambah. Tempatnya pak BKPM untuk promosi investasi, tambah," imbuhnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Penyebab Utang hingga Rp3.706 Triliun)
Lanjut Sri Mulyani, kalau semua komisi dari I hingga XI minta tambah anggaran jadi tidak akan ada anggaran yang turun. Sehingga jika tidak ingin berutang dan semua meminta tambahan anggaran berarti penerimaan perpajakannya harus ditambah dan mulai lebih digenjot.
"Kalau kita naikin pajak saya mulai nih pedagang kecil, PTKP saya turunin, wah jangan bu, ibu membuat keresahan. Pedagang besar dicariin, jangan lagi lesu. Pertambangan, oh harga batu bara lagi lesu enggak boleh disentuh juga. Lah semua enggak boleh disentuh tapi semua pajaknya naik, kan garuk-garuk saya jadinya. That is the problem tapi itu choice," tutur Sri Mulyani.
Menurutnya, kalau kita berutang dan mengatakan itu pilihan, maka DPR akan bertanya apakah perlu sebesar itu. Sehingga kita mulai kembali mengurangi anggaran dan menyisir lagi antara belanja modal pegawai, barang yang harus dilihat lagi ke daerah mana yang boleh dan tidak.
"Oleh karena itu, maka disetujuilah oleh DPR di situ di UU APBN ada target penerimaan, belanja dan utang, pemerintah harus kelola utang secara baik meyakinkan kalau masih sekian masih baik. Ada proses legislatif, proses strategic, decision ekonomi sosial, keamaan politik kita itu adalah politik anggaran di mana di dalamnya ada utang. Jadi jangan dianggap utang itu stand alone," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)