Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, pelaksanaan CPNS harus dilakukan secara transparan dan baik. Kualitas dari para pelamar harus didahulukan.
“Penerimaan harus adil dan tidak pandang bulu,” ucap dia. Dia mengatakan, untuk mencari para aparat hukum tentu harus mengutamakan rekam jejak yang baik. Misalnya untuk sipir harus dicari yang terbaik, mengingat persoalan yang terjadi di penjara dimulai dari kualitas penjaganya. “Apa lagi ini untuk calon hakim lebih berat. Harus berkualitas dan berintegritas. Selain kompetensi, juga harus bermoral dan amanah. Harus dapat melahirkan hakim yang tunduk pada hukum, bukan pada sekelompok orang atau penguasa,” tegas dia.
Baca Juga:
Pakar administrasi publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi mengapresiasi penyelenggaraan CPNS kali ini. Berbeda dari seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran kali ini sudah diperjelas jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan pemerintah sudah melakukan pemetaan kebutuhan jabatan. “Saya kira kali ini akan lebih baik. Tidak seperti dulu, tidak jelas jabatannya apa hanya ditulis jabatan fungsional umum misalnya,” ungkap dia.
Yogi mengaku optimistis ketika seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem computer assisted test (CAT) sebab sulit sekali sistem ini diutak-atik. Namun, pemerintah harus cermat saat melakukan seleksi selanjutnya mengingat CPNS kali ini untuk bidang penegakan hukum.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)