10 Agustus, Lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dijamin Bebas 100%

JAKARTA - Pencairan dana pinjaman China Development Bank (CDB) untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa segera dilakukan, karena syarat yang diminta terkait lahan 100% sudah mendapat jaminan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) siap menjamin persoalan lahan terbebas untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ini.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, pada 10 Agustus ini penetapan lokasi (penlok) untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung selesai. Artinya dengan penlok tersebut dapat dipetakan lahan mana saja yang akan digunakan.

Baca juga: Kalau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gagal, Jangan Sampai Negara Dirugikan!

"Tanggal 10 selesai semua. Tinggal ada duitnya bayar (lahan) selesai," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Pemerindah Daerah (Pemda) sudah menyiapkan tim untuk membantu sosialisasi hingga pendampingan dalam melakukan pembebasan lahan. Ada 29 kecamatan yang lahannya terkana dalam pembangunan proyek kereta cepat pertama di Indonesia ini.

"Jadi (lahan yang digunakan) kita sosialisasi, enggak kaya pemerintah kolonial kan. Itu lahannya ada 600 hektare di luar tanah pemerintah. Nah, rakyat 600 hektare harus dibebaskan," tuturnya.

Baca juga: Sederet Tantangan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dari Lahan hingga Pendanaan

Menurut dia, dengan telah disusunnya penetapan lokasi proyek kereta cepat ini, maka dalam melakukan pembebasan lahannya bisa lebih mudah dan cepat.

Sebagai informasi, CDB akan mencairkan dana pinjamannya untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jika lahan terbebaskan 100%. Sebagai tahap awal pencairan dana untuk kereta cepat sebesar USD1 miliar.

(Rizkie Fauzian)