MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
MALUKU - Memasuki usia kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia, fasilitas pendidikan masih belum merata. Tak hanya para siswa, guru yang menjadi jembatan pendidikan pun masih menemui banyak kendala dalam melakukan tugas pengajaran.
Jika di kota besar fasilitas pendidikan telah dapat dinikmati secara merata oleh guru dengan murid, beda halnya dengan daerah perbatasan. Bantuan dari pemerintah pun masih sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar.
Charles Enos Taluta, Kepala Sekolah SMK Perikanan dan Kelautan Ustutun, Pulau Liran, Kecamatan Wetar Barat, Maluku Barat Daya, Maluku, bercerita bahwa butuh perjuangan yang tak mudah bagi para guru di daerah ini untuk mengajar. Bahkan, kepala sekolah dan guru di sekolah ini harus tinggal di perpustakaan sekolah.
"Ibu guru menginap di lab (laboratorium sekolah). Saya menginap di perpustakaan. Saya sejak 2013 sudah beberapa kali pindah. Terakhir (tinggal) di balai dusun. Tapi karena jauh dari sekolah saya pindah ke sini (perpustakaan sekolah)," kata Charles saat ditemui di halaman sekolah, Selasa (8/7/2017).
Charles adalah warga pendatang di pulau ini. Ia pun rela meninggalkan keluarganya di Ambon untuk mengabdi di daerah yang berbatasan dengan Timor Leste ini.
Charles pun harus meninggalkan anaknya di Ambon karena kendala infrastruktur perumahan bagi para guru. Hanya sesekali ia menyempatkan kembali ke Ambon untuk bertemu dengan keluarganya.
"Keluarga di Ambon. Anak ada satu masih kecil. Tidak mungkin dibawa ke sini karena saya tempat tinggalnya seperti ini," ujarnya.
Pada sekolah ini, terdapat beberapa guru yang memang berasal dari daerah sekitar sehingga memiliki rumah untuk ditempati. Namun, bagi guru pendatang, tak ada pilihan lain selain menetap di sekolah. Ironisnya, terdapat seorang guru perempuan yang tengah hamil dan harus tetap tinggal di laboratorium sekolah.
Charles sendiri tak tinggal diam. Pengajuan pendirian rumah bagi guru beberapa kali telah disampaikan kepada pemerintah. Namun, permintaan ini masih belum digubris oleh pemerintah.
"Sudah usul berapa kali, sampai saat ini tidak digubris. Memang ada perumahan untuk guru. Tapi untuk SD," ujarnya.
Perjuangan Charles tak hanya sampai di situ, ia pun harus berlayar setiap 3 bulan untuk melakukan input data sekolah.
"Kami berlayar ke Ambon atau ke Moa. Update data siswa dan jumlah guru per 3 bulan melalui aplikasi Dapodik, data pokok pendidikan," ujarnya.
Pada saat berlayar menuju Ambon inilah Charles menyempatkan diri bertemu dengan keluarganya. Bahkan, menurut Charles, sebelum memperoleh bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) beberapa tahun lalu, ia harus menggunakan dana sendiri untuk biaya perjalanan demi melakukan input data.
"Data harus diinput kalau mau dapat dana BOS. Begitu juga sertifikasi guru," tuturnya.
Kesulitan juga dialami untuk memperoleh buku pelajaran. Utamanya buku dengan kurikulum 2013.
Namun, kesulitan ini cukup terbantu dengan adanya bantuan sekitar 10 unit komputer dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero). Broadband learning center ini dapat dimanfaatkan beserta akses internetnya.
Para siswa pun dapat mengakses perpustakaan digital pada program ini. Tak hanya itu, para guru juga dapat melakukan input data melalui bantuan ini.
"Sangat membantu karena data sekolah semua harus (dikirim) ke pusat," ungkapnya.
Hanya saja, kendala lainnya seperti perumahan bagi para guru masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pemerintah pun perlu segera membangun rumah untuk para guru agar tak lagi menginap di perpustakaan dan laboratorium sekolah.
Charles adalah satu-satunya pegawai negeri sipil pada sekolah ini. Agaknya memang cukup miris melihat kehidupan para guru di daerah ini. Terutama guru honorer yang hanya menerima gaji Rp300.000 per bulan.
Untuk itu, daerah perbatasan masih perlu memperoleh perhatian utama dari pemerintah. Tak hanya Pulau Liran, namun juga daerah lainnya di Indonesia yang juga berbatasan dengan negara lain.
(Fakhri Rezy)