Paket Kebijakan Jilid XVI, Menko Darmin: Presiden Bilang Setelah 17 Agustus

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengunjungi Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pun dilakukan secara tertutup.

Menurut Darmin, pertemuan ini turut membahas tentang paket kebijakan jilid XVI. Darmin pun telah menyerahkan rincian paket kebijakan kepada Jokowi.

"Ya saya sudah berikan, itu tadi saya sudah kasih ke Presiden," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/78/2017).

Baca Juga:

• Catat! Menko Darmin Launching Paket Kebijakan XVI Minggu Depan soal Investasi

• 15 Paket Telah Meluncur, Menko Darmin: Akan Ada Paket Regulasi Besar Sebelum 17 Agustus

Namun, Jokowi meminta agar paket kebijakan ini diluncurkan setelah 17 Agustus. Artinya, paket kebijakan ini tidak akan diluncurkan sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Ke-72 Republik Indonesia.

"Tapi Presiden bilang, 'setelah 17 Agustus deh Pak Darmin'" ujar Darmin menirukan ucapan Jokowi.

Paket kebijakan jilid XVI ini fokus pada persoalan perizinan. Pemerintah nantinya akan mengawal penyederhanaan perizinan hingga ke tingkat daerah.

Baca Juga:

• Siap-Siap! Paket Kebijakan XVI Akan Terbit, Apa Isinya?

• Gara-Gara Beras, Menko Darmin Gagal Laporkan Paket Kebijakan Ekonomi ke Presiden

"Itu sebenarnya mau mengubah tata kerja kita di pemerintahan. Kalau ada investasi mengurus izin. Selama ini kan yang cepat diselesaikan itu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) saja," ungkapnya.

Sebelumnya, Darmin berencana untuk meluncurkan paket kebijakan ini sebelum 17 Agustus 2017. Namun, rencana ini batal setelah Jokowi meminta agar peluncuran paket kebijakan ini dilakukan setelah 17 Agustus.

Menurut Darmin, pemerintah saat ini memang tengah berupaya untuk memberikan kemudahan izin bisnis bagi dunia usaha. Nantinya, akan dibentuk satgas khusus dari kementerian hingga pemerintah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan izin di lingkungan setempat. Hal ini diharapkan dapat mempermudah perizinan tanpa “mempereteli” aturan yang ada.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)