Mobil Listrik Masih Dianggap Mewah, Menhub Bakal Lobi Sri Mulyani soal Pajak

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematok target produksi mobil listrik di Indonesia sebesar 20% dibandingkan produksi mobil nasional. Target ini dipatok tercapai pada tahun 2025.

Hanya saja, hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangan mobil listrik. Salah satunya adalah pada sektor perpajakan.

"Tentang mobil listrik memang masih tidak sesuai. Selama ini anggapannya masih mobil mewah. Padahal, di sisi lain, banyak manfaatnya," kata Menteri Perhubungan Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Baca Juga: Jokowi Sepakat, 20% Produksi Mobil RI Berbahan Bakar Listrik di 2025

Untuk itu, Menteri Perhubungan akan segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Budi Karya pun berharap pajak untuk mobil listrik dapat kembali ditinjau ulang oleh pihak Kementerian Keuangan.

"Saya akan diskusikan kepada menteri keuangan agar pajak mobil listrik ini harus ditinjau. Bahkan kalau di beberapa negara, mobil listrik itu dapat semacam bonus sehingga lebih murah. Itu yang sedang kita bahas," ujarnya.

Seperti diketahui, untuk mendorong produksi mobil listrik di dalam negeri, pemerintah berencana untuk menurunkan bea masuk. Sebab, saat ini total bea masuk untuk kendaraan utuh atau built up masih cukup tinggi, yaitu sebesar 50%.