Catat! Pemerintah Tak Bisa Ganti Uang Korban Penipuan Investasi Bodong

BOGOR - Penipuan berkedok investasi atau penghimpunan dana beberapa waktu terakhir kembali mencuat. Oleh karena itu, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi pun meminta kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih investasi.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, pemerintah tidak bisa bertanggung jawab dan uang para korban. Hal tersebut juga berlaku untuk korban First Travel, korban koperasi Pandawa atau korban penipuan lainnya.

"Banyak korban yang bilang, OJK tanggung jawab dong. Tapi pemerintah itu tidak akan bertanggung jawab karena tidak ada regulasinya," ujarnya di Hotel Grand Savero, Bogor, Sabtu (9/9/2017) malam.

Baca Juga:

Waspada Investasi Bodong, Jangan Mudah Percaya Keuntungan Besar!

Waspada! OJK Kembali Tutup 3 Perusahaan Investasi Bodong

Pasalnya, Satgas Waspada Investasi kapasitasnya hanya sebagai satuan yang tugas untuk mengungkap dan mencegah penipuan berkedok investasi. Bahkan hal tersebut tertuang dalam aturan perundang-undangan.

"Jadi apabila ada kerugian karena investasi ilegal pemerintah tidak akan menanggung," jelasnya

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi akan memanggil 11 perusahaan investasi. Pemanggilan tersebut dilakukan karena ke 11 perusahaan tersebut diduga bodong alias ilegal.

Baca Juga: Cegah Investasi Bodong, Satgas Waspada Investasi Bakal Gandeng Kemendagri

Tongam L Tobing mengatakan, pemanggilan tersebut setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait indikasi perusahaan investasi bodong. Hal itu terlihat dari tak berizinnya usaha tersebut serta core business yang tak logis.

"Kami akan panggil pimpinan dari 11 perusahaan tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Duh, Satgas Investasi Bakal Panggil 11 Perusahaan yang Diduga Bodong

Nantinya, ke 11 perusahaan itu akan dipanggil pada tanggal 19 September 2017. Akan tetapi dirinya tidak menyebutkan secara pasti identitas dari ke 11 perusahaan tersebut.

Baca juga: Cegah Investasi Bodong, Satgas Waspada Investasi Bakal Gandeng Kemendagri

"Tanggal 19 kami panggil 11 entitas. Ada potensi kerugian masyarakat di situ," jelasnya.

(Dani Jumadil Akhir)