JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti risiko keuangan PT PLN (persero). Berdasarkan hal ini, Sri Mulyani melayangkan surat ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Dalam surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu, ada beberapa poin yang disampaikan Sri Mulyani.
Menanggapi hal ini, Kementerian BUMN juga telah mengirimkan surat balasan kepada Kementerian Keuangan mengenai situasi keuangan dan juga progeres pembangunan proyek 35 GW.
Baca juga: 2 Tahun Lalu, Rizal Ramli Sudah Ramalkan Proyek Listrik 35.000 Mw Bakal Tekan Kinerja PLN
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengakui adanya yang membocorkan surat tersebut sehingga tersebar di media. Namun ia mengatakan pihaknya juga terus melakukan pembahasan secara internal.
Baca juga: Soal Risiko Gagal Bayar PLN, Kementerian BUMN: Kondisi Likuiditas Selalu Dijaga
"Ya di Indonesia mana yang tidak bocor sih? Nanti biar secara resmi aja. Kita juga lagi membahas juga di internal. Biar cepat selesai," ungkapnya di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Baca juga: Risiko Gagal Bayar Utang PLN Jadi Sorotan, BUMN: Program 35.000 Mw Terus Berjalan
Menurutnya, secara detail dirinya tidak bisa menjelaskan karena belum ada keputusan pembahasan. Selain itu dirinya juga mengatakan memberikan sepenuhnya bagi PT PLN (Persero) atau Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Abdullah Hidayat untuk menjelaskan secara rinci.
"Nanti detil di PLN atau nanti biar pak Edwin aja yang bicara. Pak Edwin kan yang bawahi PLN," tukasnya.
(Fakhri Rezy)