JAKARTA - Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) dan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) sepakat untuk melakukan riset bersama bagi pengembangan industri sawit dunia.
Direktur Eksekutif CPOPC, Mahendra Siregar menjajaki kerja sama dengan UNCTAD melalui pembahasan proposal riset bersama untuk mengangkat profil industri kelapa sawit para petani kecil, seperti disampaikan dalam keterangan pers Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss yang diterima di Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Baca juga: Pemerintah Beri Bantuan Peremajaan 4.000 Hektar Kebun Sawit
Gagasan riset bersama itu akan dipusatkan pada aspek pembangunan dan perdagangan terkait dengan produktivitas petani kecil dalam industri kelapa sawit dunia.
Riset tersebut dinilai perlu untuk mengatasi berbagai kritik dan gerakan anti sawit yang dimulai sejak awal 1980-an dan tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara-negara produsen minyak kelapa sawit saat ini.
Baca juga: Wah, Indonesia Siap Pasok 8 Juta Ton Minyak Sawit ke Eropa
Menurut Direktur Eksekutif CPOPC, penguatan produktivitas industri kecil kelapa sawit dalam konteks pencapaian tujuan-tujuan pembangunan agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) merupakan salah satu kunci utama untuk memenuhi permintaan kelapa sawit di masa depan.
Peningkatan konsumsi, investasi maupun ekspor kelapa sawit dalam bentuk hasil produksi, pendapatan, nilai tambah dan penciptaan kesempatan kerja akan berperan signifikan dalam perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Baca juga: Sepakat! RI Harus Tetap Jadi Produsen Sawit Terbesar di Dunia
Pada 2016, industri sawit berperan pada penciptaan 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung di Indonesia. Ekspor sawit Indonesia menyumbangkan sebesar 12.3 persen dari total nilai ekspor Indonesia.
Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar pada pertemuan dengan Sekretaris Jenderal UNCTAD Mukhisa Kituyi di Markas PBB di Jenewa.
Baca juga: Catat! Perkebunan Sawit RI sesuai Standar PBB
Direktur Eksekutif CPOPC setelah difasilitasi oleh PTRI Jenewa memprakarsai langkah terobosan dengan menggandeng UNCTAD untuk mempromosikan isu kelapa sawit dari aspek pembangunan dan perdagangan dunia dalam konteks SDGs.
Diplomasi RI Upaya penting CPOPC tersebut disambut baik UNCTAD dengan menggelar pertemuan khusus membahas rencana kerja sama penelitian bersama antara CPOPC dengan UNCTAD.
Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib menyebut langkah tersebut sebagai upaya konkret diplomasi Indonesia dalam berjuang memperoleh dukungan dari badan-badan PBB yang relevan untuk pengembangan industri sawit dunia bagi kepentingan kehidupan para petani kecil yang tersebar di berbagai negara produsen sawit.
Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penelitian terkait aspek perdagangan dan pembangunan minyak kelapa sawit dengan memberikan fokus pada petani kecil.
Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif serta melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, konsultan dan think-tank Indonesia sebagai partner lokal UNCTAD.
Secara umum, penelitian merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas petani kecil dalam skema yang terintegrasi untuk setiap tahapan dari penanaman, pengolahan, sampai pemasaran dan distribusi kelapa sawit dalam perdagangan global, secara berkelanjutan.
Secara spesifik, penelitian akan mengevaluasi keefektifan skema percontohan baru yang sedang dikembangkan oleh Indonesia, meningkatkan kehidupan para petani kecil, meningkatkan produktivitas untuk menjamin pasokan minyak kelapa sawit, dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.
CPOPC dan UNCTAD sepakat untuk melakukan lokakarya "brainstorming" untuk mengidentifikasi lebih lanjut kerja sama tersebut dan kerangka kerja sama yang lebih konkret.
Dalam pertemuan dengan Sekjen UNCTAD itu, Mahendra Siregar mengundang UNCTAD untuk hadir pada pertemuan tingkat tinggi CPOPC pertama pada November 2017 di Bali, yang diharapkan dapat diikuti oleh sembilan wakil negara-negara penghasil minyak kelapa sawit dunia.
Selain menyediakan bantuan teknis, UNCTAD juga menjanjikan bahwa pembahasan isu minyak kelapa sawit itu dapat dibawa kepada proses sistem antarpemerintah PBB, dengan menggunakan basis hasil penelitian kolaborasi UNCTAD-CPOPC. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi oleh negara-negara penghasil minyak kelapa sawit lainnya.
CPOPC merupakan organisasi yang membawahi negara-negara produsen sawit terbesar dunia, yang bertujuan untuk menetapkan standar baru yang lebih maju untuk isu kelapa sawit. Saat ini CPOPC beranggotakan Indonesia dan Malaysia, dan dalam proses merekrut tujuh negara produsen kelapa sawit lainnya.
(Fakhri Rezy)