Banyak BUMN Dapat Proyek Pemerintah, Menteri Bambang: Dari Kementerian teknisnya

JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku mulai banyak kontraktor swasta merumahkan karyawannya (lay off) akibat sedikitnya proyek yang digarap. Hal ini karena banyaknya proyek yang sekarang dikerjakan oleh anak-anak perusahaan BUMN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, ada perlakuan khusus (privilage) kementerian teknis terhadap BUMN.

"Banyak kasus BUMN dapat privilage hak mengelola infrastruktur. Kenapa terjadi? Kadang-kadang bukan dari BUMN tapi kementerian teknis, begitu ada proyek atau investigasi di infrastruktur, sudah BUMN ini saja yang mengerjakan," ungkapnya dalam Rakornas Kadin 2017, di Ritz Charlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Baca Juga: Semakin Lama Kajian, Proyek Infrastruktur Semakin Tahan Lama. Apa Benar?

Sebenarnya, pemerintah sendiri berusaha mengembangkan ide bagaimana melibatkan peran swasta dalam pembangunan khususnya infrastruktur. Misalnya dengan membuat skema kerjasama swasta dan BUMN dalam playing field yang sama dan dukungan lebih besar ke swasta.

"Bisa menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran). KPBU dibuat pastikan swasta jadi investor di infrastruktur menarik," ujarnya,

(Martin Bagya Kertiyasa)