MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai perencanaan yang baik mengenai kelanjutusiaan diperlukan agar kelompok masyarakat yang telah memasuki masa pensiun dan para lanjut usia masih dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
"Kami merancang strategi nasional menuju lansia mandiri untuk mendorong bagaimana kelompok masyarakat usia lanjut dapat tetap produktif," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam peringatan Hari Lanjut Usia Internasional (International Day of Older Persons/IDOP) 2017 di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Baca juga: Waduh, Perempuan Lansia Lebih Rentan Miskin
Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan salah satu wujud perencanaan yang baik mengenai kelanjutusiaan dapat ditempuh melalui dana pensiun.
Ia menilai skema dana pensiun yang ada di Indonesia saat ini belum mampu mendorong masyarakat pra-lanjut usia untuk berinvestasi untuk masa tua.
Baca juga: Wah! Setelah 19 Tahun, UU Kesejahteraan Lanjut Usia Akan Dikaji Ulang
Kondisi tersebut menjadi basis bahwa lansia di Indonesia masih belum mandiri secara penuh. Bambang mengatakan melalui pemahaman lebih dini mengenai investasi, diharapkan mereka mandiri secara ekonomi dengan tetap menjaga hubungan antargenerasi.
"Kalau masalah kelanjutusiaan direncanakan melalui skema dana pensiun yang lebih baik dan besar, maka dana pensiun itu tentu bisa memberikan pada pergerakan ekonominya juga," ujar Bambang.
Baca juga: Ingin Ubah Sistem Jaminan Pensiun, Sri Mulyani: Harus Dilakukan Hati-Hati
Mencontoh pengalaman perencanaan kelanjutusiaan di negara maju, salah kunci terkait kesejahteraan lanjut usia adalah pengelolaan pensiun.
"Negara lain mereka punya sistem dana pensiun yang sifatnya nasional. Di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan belum 'cover' seluruh dana pensiun dan dana kelolaannya yang sekitar Rp300 triliun masih tergolong kecil," ujar Bambang.
Ia mengatakan dana kelolaan dari Ontario Teachers' Pension Plan mencapai hampir Rp2.000 triliun, padahal lingkupnya hanya untuk para guru di Provinsi Ontario, Kanada.
"Kita harus jujur bahwa kita belum terlalu peduli dengan pensiun. Ini yang berbeda dengan masyarakat di negara maju," ucap Bambang.
(Fakhri Rezy)