MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto sore ini menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soermano untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Rapat ini membahas isu tentang penjualan BUMN dan perusahaaan terafiliasi. Isu ini merebak setelah pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerima keluhan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait dengan mendominasinya BUMN dalam usaha di Indonesia.
Menanggapi keluhan para pengusaha tersebut, Presiden lantas berucap tentang merger dan penjualan BUMN. Dua hal tersebut lantas didorong oleh Presiden agar direalisasikan oleh BUMN.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Linda menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) dari anak BUMN tanpa memberitahu rencananya dengan detail kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Apakah Kementrian BUMN lakukan IPO ini dengan melepas aset negara sudah surati DPR. Kalau sudah berapa persen yang akan dijual, karena ini besar sekali, berapa triliun, itu saja pertanyaannya," ujarnya di Gedung DPR, RI, Selasa (10/10/2017).
Baca Juga: Soal Penjualan Anak BUMN, Menperin: Yang Ada Hanya IPO
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VI lainnya, Bambang Haryo. Menurut dia, perihal penjualan BUMN sudah merebak di masyarakat. Seharusnya, kata dia, apabila penjualan BUMN ini tidak benar, maka Pemerintah harus mampu mengklarifikasi kebenarannya.
"Sangat disayangkan kenapa enggak ada sedikitpun conter berita kita enggak punya rencana jual BUMN. Ini yang sampai sekarang berita jadi liar jadi gaduh, yang buat gaduh Pak Presiden sendiri, kenapa dari kita enggak menetralisir," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi VI Gede Sumarjaya Linggih mengatakan apabila sektor swasta dipersandingkan dengan BUMN makan tidak akan berkembang. Padahal tujuan dari pengembangan sektor swasta, adalah pemerataan.
"Kalau BUMN terus jadi konglomerat terus menerus sampai cucu cicit, dikomplain temen pengusaha BUMN banyak cucu cicit, kalau udah BUMN ada sinergi BUMN, menafikan swasta yang berkembang, makanya kalau memang yang sudah bersaing dengan swasta lepas saja jadi free fight swasta dengan anak usaha BUMN," katanya.
Baca juga: Bantah Keluhan Kadin, BUMN Berikan Kebebasan Kerjasama dengan Swasta
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menceritakan, di dalam rapat paripurna bersama seluruh menteri Kabinet Kerja sudah disampaikan bahwa jumlah BUMN beserta anak usahanya telalu banyak. Jumlah BUMN ada 118 dengan anak usaha hingga cicit mencapai 800 perusahaan.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengimbau perusahaaan terafiliasi daripada BUMN tersebut untuk menjual atau menggabungkan anak perusahaan BUMN.
" Tapi yang buat anak dan cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa baru ngomong sekarang, jangan-jangan ada yang mau main politik. Saya perintahkan sudahlah 800 itu di merger atau dijual, ngapain BUMN urus katering dan urus baju," ujarnya dalam penutupan Rakornas Kadin 2017, Selasa 3 September 2017.
(Dani Jumadil Akhir)