MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah melakukan pembahasan finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Pembahasan ini dilakukan sebelum rancangan tersebut di bawa ke rapat Paripurna esok hari.
Adapun pihak pemerintah yang hadir yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani serta jajaran lainnya.
Rapat dimulai pukul 21:01 WIB dan dipimpin oleh Ketua Banggar Azis Syamsuddin serta dihadiri oleh 60 anggota dari 10 fraksi yang ada.
"Berdasarkan sekretariat komisi, sudah ada 60 anggota yang tanda tangan dari 98 anggota dari 10 fraksi. Sesuai tata tertib sudah memenuhi ketentuan forum dan izinkan saya buka rapat dan terbuka untuk umum," ungkapnya di Ruang Sidang Banggar, Selasa (24/10/2017).
Azis menjelaskan hari ini akan ada beberapa pembahasan di antaranya hasil pembahasan panja mengenai RAPBN 2018 hingga pandangan mini dari fraksi sebelum esok hari di bawa ke sidang Paripurna.
"Agenda kita malam ini membahas laporan dan pengesahan hasil kerja panja-panja yang telah dibahas beberapa waktu lalu dan dibacakan malam ini untuk mengambil keputusan RUU APBN 2018. Kedua, Pandangan mini fraksi yang akan diserahkan untuk pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat 2 yang diadakan besok di Paripurna," jelasnya.
"Terakhir setelah ambil keputusan kita akan tanda tangan hasil kesepakatan kita pada rapat kerja kita kali ini," imbuhnya.
Baca Juga: 3 Komisi DPR Belum Beri Laporan, Pembahasan RUU APBN 2018 Ditunda
Diketahui dalam pembahasan RAPBN 2018 Banggar dan Panja sebelumnya telah menyetujui pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% masih sesuai dengan pembahasan awal, Inflasi 3,5%, SPN 3 Bulan menjadi 5,2% dan nilai tukar rupiah juga diperkuat menjadi Rp13.400 per USD serta harga minyak mentah Indonesia tidak ada perubahan dalam asumsi USD48 per barel.
Untuk postur belanja sementara untuk belanja negara naik Rp16,3 triliun dari Rp2.204,4 triliun menjadi Rp2.220,7 triliun dan untuk pendapatan negara menjadi Rp1.894,7 triliun dari sebelumnya Rp1.878,4 triliun.
Dengan pendapatan ini maka penerimaan perpajakan juga naik Rp8,7 triliun menjadi Rp1.618,1 triliun dari yang sebelumnya 1.609,4 triliun. Penerimaan ini berasal dari penerimaan pajak menjadi Rp1.424 triliun serta bea dan cukai Rp194,1 triliun.
Baca Juga: Pagu Anggaran 6 Kementerian Lembaga Rp56,66 Triliun Disetujui Komisi XI
Untuk defisit sebesar 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di RAPBN 2018. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan outlook 2017 sebesar 2,67%. Dengan defisit sebesar 2,19% ini, maka rasio utang juga akan tetap bisa ditekan oleh Pemerintah di kisaran 29% dari PDB. Selain itu, defisit keseimbangan primer Rp78 triliun di bawah angka 2017 Rp178 triliun.
Pembiayaan pinjaman negatif, maka artinya pembayaran secara neto Rp6,7 triliun, investasi Rp65,7 triliun naik sedikit dari 2017 Rp59,7 triliun dan penjamin Rp1,1 triliun.
Untuk pembiayaan utang pemerintah mematok sebesar Rp399,2 triliun di RAPBN 2018. Jumlah tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp414,7 triliun (neto) lebih kecil dibandingkan outlook 2017 sebesar Rp433 triliun dan pinjaman Rp15,5 triliun (neto).
(Kurniasih Miftakhul Jannah)