"Kami terus kalkulasi kelas 1 hingga 3 masing-masing memiliki cost atau biaya dibanding manfaat yang mereka peroleh," jelasnya.
Sri Mulyani menilai untuk BPJS Kesehatan, pemerintah juga telah mengestiminasi mengenai kemungkinan kebutuhan anggaran untuk menutup keseluruhan tanggungan yang diperlukan untuk membayarkan premi.
"Jumlah kepersertaan yang sekarang banyak terutama yang berasal dari daerah belum disertai kontribusi yang diberikan Pemda. Maka pemerintah sekarang kajian untuk melihat sumber-sumber kontribusi dari iuran agar lebih seimbang, agar BPJS Kesehatan bisa dapat jumlah masukan dari iuran untuk men-sustain dari jumlah yang harus dibayarkan," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)