"Jadi program padat karya ini bukan hanya melingkupi infrastruktur atau sarana prasarana seperti embung atau jalan tapi kita juga masuk ke pelayanan masyarakat misalnya rumah sakit. Di desa seperti puskesmas dan posyandu juga rehabilitasi sekolah-sekolah. Selanjutnya bukan hanya pemberian makanan bergizi bagi ibu dan anak bukanhanya lewat program makanan tambahan (PMT) atau biskuit dari Kemenkes tapi bagaimana melibatkan ibu-ibu hadir berperan memberikan gizi kepada anak-anak dengan makanan yang ada di daerah itu," jelas Puan.
Pemerintah mengakui bahwa dalam tiga tahun terakhir, dana desa banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana yang tidak melulu bersifat padat karya.
"Tapi masuk 2018 ini sesuai arahan Presiden kita masuk ke padat karya sehingga perangkat desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desanya bahkan ibu-ibunya. Ada skala prioritas kalau tidak dikerjakan dengan mesin bisa dilakukan dengan swadaya dengan menggunakan bahan lokal yang ada di sana, misalnya dengan mesin bisa dilakukan 3 hari tapi kalau ramai-ramai jadi 30 hari ya tidak masalah yang penting rakyat ikut berperan serta," tambah Puan.
Setiap desa pun masih akan menerima besaran dana desa yang berbeda yaitu antara Rp800 juta hingga Rp3 miliar.
Sedangkan terkait dengan pengawasan, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, laporan pertanggungjawaban keuangan akan dipersingkat.