MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah agar tidak salah dalam memformulasikan kebijakan terkait melambatnya pertumbuhan konsumsi masyarakat atau pelemahan daya beli.
"Memang pertama, pemerintah harus mau akui dan paham betul apa penyakit ekonomi kita supaya kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran," kata Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/11/2017).
Baca juga: Ekonomi RI Kuartal III Membaik, BI: Ditopang Harga Komoditas Tinggi
Konsumsi rumah tangga, kata Heri, merupakan salah satu tulang punggung pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka sudah selayaknya persoalan melambatnya daya beli segera ditangani. Sebab bila tidak, akan sulit buat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor lain yang juga belum optimal.
"Jika salah mendiagnosa maka kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran. Jadi harus paham betul masalah ekonomi sekarang. Udah terlihat beberapa bulan lalu kalau pemerintah belum mau akui konsumsi kita melambat, sekarang diakui juga. Ke depan mudan-mudahan kebijakan makin tepat sasaran," paparnya.
Baca juga: Menteri Bambang Buka-bukaan Kontribusi Investasi ke Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi, Indef menyayangkan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan. Bahkan, pada kuartal II pertumbuhan konsumsi melambat menjadi 4,93% di bawah pertumbuhan ekonomi. "Padahal konsumsi rumah tangga adalah penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi kita. Kontribusinya terhadap PDB 56%," jelasnya.
Beruntungnya, Indonesia masih tertolong oleh pertumbuhan ekspor dan investasi. Investasi tumbuh 7,11%, sementara ekspor tumbuh sekitar 17%. Meski demikian, Heri menyayangkan kontribusi keduanya terhadap PDB tidak sebesar konsumsi rumah tangga.
"Andaikan kalau konsumsi rumah tangga yang tumbuh misalnya 6% pasti pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,2% lah. Tapi sekarang yang tumbuh baik investasi dan ekspor," tandasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)