Kementerian PUPR juga sedang memiliki program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) atau subsidi rumah yang mana bertujuan untuk mendekatkan antara demand supply dengan bank.
Dia menjelaskan, pihaknya juga akan selalu mengevaluasi dan memonitor program ini jadi masyarakat akan lebih terpantau untuk memiliki hunian yang nyaman juga terjangkau.
Di sisi lain, dia meminta pengembang untuk mendaftarkan diri ke asosiasi. Dengan demikian, risiko pengembang nakal ini akan bisa diminimalisir.
“Mendagri diminta untuk mendukung nawacita presiden. Kalau registrasi sedang dilakukan. Sekarang sedang pengumpulan pengembang dari semua asosiasi. Misal daerah Serang, masuk ke sebuah asosiasi, terdaftar di Kemenkumham tidak. Ada dua (perizinan), satu di Menkumham dan Kemendagri. Sekarang pengembang perorangan banyak yang bagus, tetapi ada juga yang akhirnya menjadi masalah,” terang Saraswati.
(Widi Agustian)