JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti hasil akhir dari pendidikan di Indonesia. Sebab, kualitas pendidikan di Indonesia kalah dengan Vietnam.
Padahal, anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah cukup besar yakni sebesar Rp416 triliun atau sebesar 20% APBN. Besaran anggaran ini sama dengan Vietnam, akan tetapi besarnya dana pendidikan tak membuat pendidikan di Indonesia naik peringkat.
Tercatat, pendidikan Indonesia berada di peringkat 53. Sedangkan Vietnam di peringkat 8 dunia.
"Ini fenomena yang sekarang menjadi tantangan. Investasi manusia pada pendidikan dan kesehatan itu penting," kata Sri Mulyani di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu 22 November 2017.
Baca Juga: Investasi Pendidikan Besar, Sri Mulyani Soroti Kinerja Guru di 2018
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini, Sri Mulyani pun menyoroti kinerja guru di Indonesia. Dari datanya ada sekira 4 juta gutu yang setiap tahunnya dibayar pemerintah tapi kinerjanya tidak kompeten.
"Saya undang guru Indonesia bertemu dan mereka akan membuat suatu platform supaya mutu-mutu guru bagus. Kalau nanti di track guru tidak kompeten," katanya.
Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yang harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial
Baca Juga: Anggaran Pendidikan RI-Vietnam Sama, Sri Mulyani: Hasilnya Lebih Mengenaskan
Bicara pendidikan di Indonesia, sesungguhnya di saat yang sama kita sedang membahas kualitas guru. Guru menjadi wajah negara di garis terdepan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Dalam rangka turut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas guru, Tanoto Foundation secara berkelanjutan menjalankan salah satu programnya yakni Pelita Guru Mandiri untuk meningkatkan mutu guru-guru di Indonesia.
“Permasalahan utama yang dialami sekolah-sekolah di Indonesia selain soal kesenjangan dalam kompetensi guru, juga terkait dengan penyampaian pembelajaran yang kurang efektif dan fasilitas sekolah yang tidak memadai," kata Head of Executive Board Tanoto Foundation Sihol Aritonang
Menyikapi masalah tersebut, Tanoto Foundation berkesimpulan dibutuhkan intervensi holistik yang dirancang untuk menyelesaikannya hal ini. Ikhtiar tersebut kemudian diwujudkan dalam kerangka besar melalui Program Pelita Pendidikan yang hingga saat ini telah mendukung pembelajaran berkualitas di 518 sekolah, menjangkau 43.000 siswa dan lebih dari 5.100 guru.
“Anak di sekolah akan lebih mampu menyerap pelajaran
jika banyak hal menyenangkan yang disampaikan," papar Kiswanto, Guru SDN 169/V Tanjung Jabung Barat, Jambi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh mengatakan, anggaran pendidikan 2017 sebesar Rp416 triliun atau 20% dari APBN. Dari jumlah tersebut Rp261 triliun diserahkan ke daerah dan Rp155 triliun untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbut), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan (Kemendikti) dan Kementerian Agama (Kemenag).
"Ironisnya dari Rp416 triliun tadi, Rp247 triliun untuk haji dan tunjangan, yang porsi untuk belanja modal, untuk pembangunan, rehabilitasi, renovasi gedung sekolah hanya Rp7,7 triliun. Itu sebabnya banyak yang rusak sekolah di daerah," tuturnya.
(Dani Jumadil Akhir)