Sementara itu, Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tak terkecuali holding BUMN dilakukan dengan acuan yang jelas. Hal itu agar hasil yang didapatkan dari kebijakan itu juga jelas.
"Ayo kita pakai acuan yang jelas, diuji secara akademik, best practice, dilaksanakan secara konsisten. Lebih baik konsep jelek tapi dilaksanakan secara konsisten. Itu akan menghasilkan hal yang bagus," ungkapnya.
Baca Juga: Dinilai Strategis, Holding BUMN Tambang Kuasai Bisnis Hulu hingga Hilir
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menambahkan, agar pemerintah menganalisis dengan baik dampak ke masyarakat dari pembentukan holding pertambangan. Harus jelas apa manfaatnya.
"Lakukan analisis yang baik. Kami sampaikan ke mereka kemarin tolong manfaat publiknya harus terukur. Untuk koorporasinya juga. Harga, jumlah, dan kualitasnya. Tapi sampai saat ini belum disampaikan BUMN ke kami," tandasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)