2018, Akan Ada 10 Juta Keluarga Terima Bantuan Nontunai

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melakukan sinergi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sinergi tersebut tertuang dalam nota kesepemahaman (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementan Hari Priyono.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan dengan pendatanganan tersebut diharapkan pihaknya bisa terus mendukung program-program Kementerian Desa dan Kementerian Sosial. Sehingga dengan sinergi ini bantuan sosial bisa tersalurkan secara optimal.

"Ini memang menurut saya penandatanganan kami bersama-sama sangat harapkan dan kami dari Kementerian BUMN tentunya dapat bersemangat untuk mendukung program Kemensos dan Kemendes. Sinergi kami harapkan akan berikan hasil optimum dan insyallah terbaik untuk masyarakat butuh bansos," ujarnya dalam acara penandatanganan nota kesepamahaman di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Sehingga lanjut Rini, pemberian Bansos diharapkan bisa meningkatkan kemampuan masyarakat. Karena menurutnya masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan pangan saja.

"Babsos diharapkan bisa meningkatkan kemampuan masyarakat kita yang membutuhkan bansos untuk apa yang sebetulnya mereka butuhkan dan bisa menyisihkan uang tidak dimanfaatkan untuk beli beras saja," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan nantinya akan ada 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan menerima BPNT. Nantinya target penyaluran BPNT kepada 10 juta keluarga pun dilakukan bertahap hingga 2018. Sedangkan sisanya 5,6 juta keluarga diharapkan bisa tercapai juga di 2018 dan jika tidak maka dilanjutkan di 2019.

Pada Januari 2018 diperkirakan ada 4 juta keluarga yang sudah bisa menerima BPNT, di Februari mencapai 7 juta keluarga, dan di Agustus 2018 ditargetkan mencapai 10 juta keluarga sudah bisa menerima BPNT.

"Januari 2018 mungkin akhir Januari informasi sampai kepada dari SP2D rekening masuk 25 Januari kemungkinan mulai 25 Januari kemudian masuk Februari 2018. Koordinasi sementara Himbara Januari 4 juta, Februari 7 juta , Agustus sampai 10 juta. Dalam perencanaannya seperti itu," jelasnya.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, masing-masing keluarga penerima BPNT akan mendapatkan uang Rp 110.000 yang ditransfer ke masing-masing rekening. Uang tersebut kemudian dapat dibelanjakan beras dan telur dengan komposisi yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

"Rp 110.000 per keluarga per bulan," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sanjoyo mengatakan dengan adanya MoU ini maka aktivitas ekonomi didesa bisa kembali bergerak. Bahkan ada sekitar 22.000 Bundes bisa diaktifkan lagi.

"Mudah-mudahan dengan adanya program ini beberapa kabupaten 43 kabupaten bisa berkembang. Jagung udang tebu padi bisa dorong produknya ternak ayam ternak sapi bisa di ikan dengan program ini," jelasnya.

(Fakhri Rezy)