Tak Bisa Meriahkan Asian Games, LRT Jabodebek Beroperasi Juni 2019

BEKASI – Proyek pembangunan light rail transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) meleset dari target yang ditentukan pada Agustus 2018.

Awalnya pemerintah berharap dengan pengoperasian LRT dapat membantu perhelatan Asian Games 2018. Meski demikian, pengerjaan LRT terus dikebut dan diperkirakan beroperasi akhir Mei 2019.

“Kemungkinan LRT beroperasi mulai Juni 2019. Pengerjaan hingga saat ini masih berlangsung,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Kementerian Perhubungan Jumardi di Universitas Islam 45 (Unisma) Kota Bekasi, kemarin.

 Baca Juga: Siap Sebelum Asian Games, Pembangunan LRT Jakarta Sudah 80%

Progres fisik pengerjaan pembangunan LRT hingga 24 November 2017 sekitar 25%. Rinciannya lintas pelayanan I Cawang-Cibubur44,6% danlintas pelayanan II Cawang-Dukuh Atas 11,4%. Kemudian lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur sekitar 26,3% dengan target semua lintasan LRT yang berada di Jabodebek sudah bisa dioperasikan pada 31 Mei 2019 dan akan dires mi kan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan, total kebutuhan lahan untuk pem bangunan LRT mencapai 60 hektare. Kebutuhan lahan yang paling luas berada di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Namun, sekitar 14 hektare lahan untuk LRT masih dikuasai warga setempat. Seluruh lahan tersebar di empat daerah, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, dan DKI Jakarta.

Di Jatimulya, Kemenhub membutuhkan lahan seluas 11 hektare untuk membangun depo LRT sebagai tempat garasi kereta, yang enam hektare di antaranya lahan milik PT Adhi Karya.

“Enam hektare dikuasai 300 kepala keluarga (KK). Sedangkan lima hektare lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Jumardi. Untuk pembebasan lahan membutuhkan 5-6 bulan, tapi ditarget pembebasan rampung Maret 2018.

 Baca Juga: Ajukan Penolakan ke Menhub dan Sri Mulyani, Menteri Rini Ungkap Alasan Tolak KAI Investasi Langsung ke LRT

Sementara tiga hektare yang harus dibebaskan lagi tersebar di beberapa titik di Kota Bekasi, Kota Depok, dan Jakarta. Untuk pembebasan lahan seluas 14 hektare ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp1,6 triliun dari APBN. Dia mencatat nilai investasi pembangunan LRT mencapai Rp31 triliun.

Dana tersebut bukan diperoleh dari APBN, melainkan dari pinjaman yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dari nilai itu, pemerintah menyuntikkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun.

Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan, pembangunan kereta api ringan atau LRT dapat mengurai kemacetan di Bekasi dan sekitarnya. “Karena warga banyak memilih LRT,” ucapnya.