BUJT Sudah Kewalahan Talangi Pembebasan Lahan Jalan Tol

JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah. Agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar,  pembebasan lahan tentu harus diselesaikan dengan cepat.

Proses pembebasan lahan pada sejumlah proyek jalan tol ternyata membuat Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) kewalahan. Mengingat, dana yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan cukup besar.

Baca  Juga: Dana Pembebasan Lahan Jalan Tol sebesar Rp25,2 Triliun Siap Dicairkan

Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi mengatakan, kinerja Lembaga Management Aset Negara (LMAN) ke depan diharapkan semakin baik. Sebab, proses pembebasan lahan jalan tol yang dilakukan BUJT selama ini memberatkan ketika pencairan dana talangannya terlambat.

"Setiap hari kami ditanyai kapan ini dibayar, kapan ini dibayar.  Sudah mulai megap-megap juga buat nalanginnya.  Tapi sekarang LMA sudah lebih cerah sehingga pencairan cepat," ujarnya, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Baca Juga: Pembebasan Lahan Tol Manado-Bitung Ditargetkan Rampung 2017

Arie mengucapkan terima kasih karena LMAN bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan 32 BUJT. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen LMAN sebagai lembaga pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami terima kasih, ke depan akan lebih banyak yang harus diperbaiki lagi. Dari kita juga akan  kerja lebih keras," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, penandatanganan MoU dengan 32 BUJT merupakan bentuk komitmen LMAN dalam mengawal pendanaan tanah utamanya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga: Hari Ini Tarif 9 Ruas Jalan Tol Naik, Cek Daftarnya

"Pagi ini kita dengan BPJT dan 32 BUJT akan siap menandatangani MoU sebanyak 34 perjanjian tentang pembayaran pengadaan tanah yang telah dibayarkan lebih dahulu oleh BUJT dengan Rp25,268 triliun," tuturnya.

Rahayu mengatakan, pembayaran dana talangan tersebut menggunakan alokasi dana pendanaan lahan yang siapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Di mana dalam  APBNP 2017 dari semula Rp13,28 triliun ditambahkan menjadi  Rp25,826 triliun untuk pengadaan tanah jalan tol.

"Oleh karena itu  sekarang diperlukan ada amandemen nota kesepahaman 2017 pada 34 ruas jalan tol di mana 2 ruas adalah baru salah satunya Pasuruan-Probolinggo," ujarnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)