Angka Kemiskinan Ditargetkan di Bawah 10%

JAKARTA – Pemerintah pada tahun depan fokus memangkas angka kemiskinan di Indonesia menjadi di bawah 10% dari angka saat ini sebesar 10,64% atau sekitar 27,7 juta jiwa.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, saat ini angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran terus menurun. Koefisien gini menurun rata-rata 0,76 poin gini per tahun dari 2015 hingga 2017.

Sedangkan, koefisien gini untuk Maret 2017 tercatat 0,393 atau turun dari angka 0,408 pada 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun rata-rata 0,34% poin per tahun.

Pada akhir 2017, TPT diperkirakan mencapai angka 5,5% atau menurun dari 6,18% pada 2015. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat sebesar 70,99 pada 2017 dari 69,55 pada 2015.

Baca Juga: 100 Juta Orang Terjebak Kemiskinan Akibat Mahalnya Biaya Kesehatan

”Sementara itu, persentase penduduk miskin juga terus berkurang dalam setahun sebanyak 0,22% atau dari 10,86% menjadi 10,64% dalam rentang Maret 2016-2017,” kata Bambang dalam diskusi ‘Outlook Pembangunan 2018: Tantangan di Tahun Politik’ di Jakarta, kemarin. Menurut dia, persentase penduduk miskin tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah di Indonesia.

 Pada zaman Orde Baru tingkat kemiskinan di Tanah Air sempat mencapai angka 40%. Kemudian, dengan pembangunan berkelanjutan, tingkat kemiskinan bisa turun di bawah 12% atau sekitar 11,7% sebelum krisis keuangan global pada 1998.

”Pertumbuhan ekonomi memang tidak bisa menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tahun depan kita fokus menekan angka kemiskinan di bawah 10%, ini tantangan terbesar pemerintah,” katanya.

Baca Juga: 71% Masyarakat RI Hidup Berpenghasilan di Bawah USD3 per Hari

Bambang mengatakan, salah satu strategi pemerintah, yaitu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi khususnya inflasi yang harus dikendalikan sesuai target. Sebab stabilitas pertumbuhan ekonomi akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Tanah Air.

”Kemudian peran investasi juga harus ditingkatkan, sebab investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian tingkat kemiskinan akan berkurang,” kata dia.

Di sisi lain, kata Bambang, nilai tukar rupiah juga harus tetap terjaga. Sedangkan, terpenting pembangunan infrastruktur karena berkaitan dengan konektivitas dan kebutuhan dasar manusia. Untuk itu, pemerintah tetap melanjutkan Program Strategis Nasional (PSN) pada 2018.

Sementara itu, pengamat ekonomi UGM, Tony Prasetiantono menambahkan, pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digenjot pemerintah memang baru bisa dirasakan dalam jangka waktu panjang. Dia mencontohkan, China yang sudah melakukan pembangunan sejak 1980 baru merasakan hasil investasinya pada era 2000-an.