JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait kebutuhan garam untuk industri. Belum diketahui apakah pemerintah akan kembali putuskan impor garam industri atau tidak.
"Ya nanti dilihat (impor atau tidak) memang kualitas permintaan untuk perdagangan," singkat Darmin, di kantornya, Jakarta, Jumat (19/1/2018).
Di kesempatan yang sama, Menteri Perindutrian Airlangga Hartarto yang akan ikuti Rakor mengatakan, garam menjadi suatu kebutuhan bagi industri. Dia mengaku belum mengetahui apakah akan impor, yang jelas ada dua kebutuhan garam yang harus dipenuhi industri dan konsumsi.
"Kalau garam industri sudah, emang kan bahan baku industri ditiadakan, jadi ini bukan baru sekarang. Sudah puluhan tahun," tuturnya.
Baca Juga: Manfaatkan 225 Ha Lahan Terlantar, Ternyata Bisa Tekan Impor Garam
Selain Airlangga, rapat kebutuhan garam industri dihadiri juga oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Sementara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak hadir.
Untuk diketahui pemerintah saat ini tengah mengembangkan lahan penggaraman terintegrasi di kawasan lahan penggaraman di Kupang, NTT. Di mana sejumlah investor diberikan lahan dengan kontrak selama 35 tahun untuk dapat memproduksi garam.
Baca Juga: Produksi Garam Industri, BPPT-PT Garam Kerjasama Bangun Pabrik di Kupang
Sehingga diharapkan dari proyek ini industri garam nasional mampu meningkatkan nilai tambahnya secara keseluruhan dan sekaligus membuktikan bahwa garam kualitas industri dapat diproduksi di dalam negeri.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan NTT memiliki lahan potensial sebesar 15 ribu hektare, dengan pembangunan lahan pergaraman secara modern maka potensi produksi garam industri dari provinsi itu diperkirakan mencapai 1,5 juta ton per tahun. Saat ini Indonesia masih harus mengimpor garam industri terutama dari Australia sebanyak 1,8 ton per tahun.
(Martin Bagya Kertiyasa)