Harga Beras Mahal, 2.000 Buruh Ancam Kepung Istana Negara

Di samping itu, KSPI mempertanyakan sikap presiden Joko Widodo yang terkesan membiarkan dan mendiamkan serta tidak mempunyai sikap tegas perihal impor beras ini dengan membiarkan antar menterinya bersilang kata-kata perihal data-data ketersediaan pasokan beras. Sangat disayangkan, data yang dimiliki oleh Bulog, Kemendag, dan Kementan berbeda-beda tentang ketersediaan beras. Padahal urusan beras adalah urusan perut rakyat, termasuk buruh.

KPSI, lanjut Iqbal, tidak sependapat dengan statement Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan yang menyatakan 500.000 ton impor beras adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan untuk menjaga stabilitas harga beras.

“Faktanya, sebelum harga beras naik, daya naik beli masyarakat sudah turun. Apakah lagi dengan naiknya harga beras sekarang ini, daya beli masyarakat makin turun. Bahkan dalam hitungan KSPI daya beli buruh turun 20 – 25 persen dengan kebijakan upah murah dan naiknya harga beras seperti saat ini,” kata Said Iqbal.

Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, buruh meminta para Menteri stop beretorika yang tujuannya hanya untuk membenarkan impor beras. “Buruh mendesak Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga beras dan stop impor beras,” tegasnya.

(Fakhri Rezy)