Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia dalam Kondisi Normal

JAKARTA - Stabilitas sistem keuangan pada triwulan IV Tahun 2017 dalam kondisi normal. Hal ini disampaikan sebagai kesimpulan rapat berkala dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang pertama di tahun 2018.

"KSSK optimis kondisi stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terkendali dalam rangka mendukung momentum pertumbuhan perekonomian nasional dengan ditopang resiliensi perekonomian yang kian membaik," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, kondisi tersebut ditandai dengan tingkat inflasi yang rendah sesuai target pemerintah dalam tiga tahun terakhir, neraca transaksi berjalan pada tingkat yang sehat, aliran masuk modal asing yang stabil, nilai tukar Rupiah yang terjaga, serta cadangan devisa yang menguat. Selain itu, kebijakan fiskal dengan tingkat defisit anggaran dan defisit primary balance yang lebih rendah dari target APBN-P 2017.

 Baca juga: Sri Mulyani hingga Gubernur BI Kumpul Bahas Sistem Keuangan

Demikian juga dengan kinerja perbankan dan pasar modal yang baik, tren performa SBN yang positif, kecukupan dana penjaminan simpanan, serta persepsi investor yang positif terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan.

"KSSK akan mengoptimalkan bauran kebijakan dari sisi fiskal, moneter, makro dan mikroprudensial, serta pasar keuangan dalam menjaga momentum perekonomian dari tantangan yang dapat mengganggu kesinambungan dan stabilitas sistem keuangan," jelasnya.

Ke depan KSSK juga akan mencermati sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan baik dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, KSSK mencermati rencana lanjutan kenaikan Fed Funds Rate dan normalisasi neraca bank sentral AS, normalisasi moneter negara maju, moderasi pertumbuhan (rebalancing) ekonomi China dan dinamika konflik geopolitik.

 Baca juga: Sri Mulyani Pede Tidak Ada Krisis Keuangan hingga Akhir Tahun

Sedangkan dari sisi domestik, KSSK mencermati tantangan seperti dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi atau subsidi, aliran dana non-residen pada pasar keuangan, tingkat permintaan kredit yang belum sepenuhnya pulih, persepsi pasar terhadap kondisi politik menjelang Pilkada serentak tahun 2018 dan Pilpres 2019, serta perkembangan mata uang virtual (cryptocurrency) termasuk bitcoin.

"Memandang prospek dan tantangan bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan tersebut, KSSK akan senantiasa mendorong sinergi kebijakan dan reformasi struktural yang diperlukan untuk memelihara dan mengantisipasi stabilitas sistem keuangan dalam mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional," paparnya.

Sementara itu, komitmen tersebut tercermin dalam Rencana Kerja KSSK tahun 2018 meliputi pengkajian implementasi peraturan pelaksanaan UU PPKSK, pelaksanaan simulasi penanganan krisis sistem keuangan, operasionalisasi Sekretariat KSSK dan peningkatan kapasitas pegawai yang antara lain melalui program pertukaran pegawai antarlembaga anggota KSSK.

"KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April 2018," tukasnya.

(Dani Jumadil Akhir)