Lewat Sistem Ini, Kementerian Bisa Hemat Anggaran hingga Rp41,15 Triliun

BATAM – Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah dapat terwujud. Hal ini lebih optimal jika instansi pemerintah dapat membangun dan mengimplementasikan e-performance based budgeting.

“Dengan terbangunnya e-performance based budgeting di beberapa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, kini telah dapat diwujudkan efisiensi anggaran minimal Rp41,15 triliun,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Wilayah I yang meliputi seluruh wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat di Batam seperti dikutip dari laman resmi Menpan RB, Kamis (25/01/2018).

Baca Juga: Menteri Asman: Alokasikan Anggaran untuk Kegiatan yang Penting!

Dijelaskan, angka tersebut diperoleh dari perhitungan atas indikasi serta potensi inefisiensi penggunaan anggaran di luar belanja pegawai atas instansi pemerintah yang tidak akuntabel dengan predikat akuntabilitas kinerja di bawah CC. Inefisiensi yang terjadi dikarenakan tidak jelasnya hasil yang akan dicapai (sasaran tidak berorientasi terhadap hasil), ukuran kinerja yang tidak jelas, tidak adanya keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran, serta rincian kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Untuk itu, efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri. Salah satu cara optimalisasinya yakni dengan mengintegrasikan akuntabilitas kinerja dengan sistem e-budgeting untuk memastikan bahwa setiap anggaran akan berorientasi pada outcome atau manfaat bagi masyarakat. Hal inilah yang disebut sistem e-performance based budgeting.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Sentuh USD70 Barel, Sri Mulyani Revisi APBN 2018?

Namun demikian, e-budgeting yang dilaksanakan saat ini belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk kemakmuran rakyat. Menteri Asman berharap e-budgeting yang implementasikan instansi pemerintah telah dan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan (e-performance based budgeting).

Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo,  bahwa efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran, tetapi juga dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah. Hubungan antara tingkat implementasi SAKIP terhadap efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat signifikan. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata, ternyata besar pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.