Menteri Bambang: Kemenhub Harus Lebih Kreatif Cari Pendanaan Proyek

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai kurang memaksimalkan peran swasta dalam membangun sejumlah proyek strategis sektor perhubungan. Kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Perhubungan Budi Karya ini pun dianggap selalu andalkan anggaran negara untuk pendanaannya.

Dalam rapat koordinasi (Rakor) penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberitahukan, bahwa pendanaan proyek bisa memperhitungkan beberapa skema tidak hanya APBN.

Bisa dibangun oleh BUMN, swasta dan juga bisa lewat Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun swasta murni.

"Di sini peran Kemenhub, artinya APBN tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Infrastruktur itu penting untuk daya saiang, selesaikan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Artinya jangan sampai keterbatasan anggaran buat kegiatan ini stop. Jadi bagaiamana cari cara keluar dengan hasilkan pendanaan kreativ," tuturnya, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Meski demikian, mantan Menteri Keuangan ini mengingatkan tim penyusunan RKA 2019 Kemenhub untuk lebih dulu siapkan landasan hukum untuk proyek yang akan dikerjakan dengan skema KPBU maupun BUMN.

Dia mencontohkan, proyek kawasan wisata Danau Toba tidak 100% dikembangkan menggunakan APBN.

Dalam penyusunan rencananya, kawasan wisata Danau Toba dikembangkan menggunakan SBSN untuk basis proyeknya, KPBU untuk pembangunan BRT, LRT di Medan, FINA untuk jalan Tol Kualanamu-Tebing Tinggi-Parapat.