Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi, Sri Mulyani Punya Strategi Mengatasinya

DEPOK - Tingkat kemiskinan terus menurun, dari 11,13% penduduk pada September 2014 turun menjadi 10,12% pada September 2017. Hal tersebut disertai penurunan gini rasio nasional hingga 0,391.

Upaya yang diperlukan untuk menekan angka kemiskinan dan pemerataan pendapatan ini masih besar. Oleh karena itu, masih diperlukan intervensi pemerintah guna memecahkan permasalahan kemiskinan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, peranan pemerintah dan kebijakan fiskal tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Kedua hal ini bisa beres jika saling bekerjasama untuk saling memperkuat.

Baca Juga: Menteri Bambang Ingin Pembangunan Konektivitas untuk Tekan Kemiskinan

Beberapa program penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan telah dibuat. Hal ini berfokus pada kenaikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan, disertai perbaikan kualitas pelaksanaan kebijakan pengentasan.

Pertama, pemerintah meningkatkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. Kedua, mengurangi stunting untuk memperbaiki kualitas SDM generasi yang akan datang melalui efektivitas bantuan sosial dan dana desa.

"Ketiga, kita melakukan perluasan bantuan pangan non tunai dari 1,4 juta menjadi 10 juta keluarga miskin, yakni pembelian 15 kg beras selama 12 bulan dengan harga subsidi," tuturnya, di Balirung UI Kampus Depok, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2018).

Baca Juga: Rokok Sumbang Kemiskinan Terbesar di Kota dan Desa

Keempat, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 19,7 juta siswa yaitu bantuan untuk siswa yang berasal dari keluarga atau rumah tangga miskin dengan sasaran anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun yang bersekolah maupun yang tidak bersekolah dari keluarga tidak mampu.

Sri Mulyani melanjutkan, kelima adalah peningkatan akses UMKM terhadap sumber permodalan dengan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi subsidi bunga ditingkatkan dari Rp6,1 triliun menjadi Rp18 triliun.  Subsidi pupuk untuk para petani sebesar Rp28,5 triliun.

"Keenam, subsidi elpiji 3 kg. Meskipun disadari masih terdapat 24,5% penerima subsidi yang merupakan kelompok rumah tangga yang mampu," ujarnya.

Baca Juga: 6 Fakta Suram tentang Kemiskinan di Dunia

Kemudian, memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional terutama untuk masyarakat miskin dari 86,4 juta jiwa pada 2014 menjadi 92,4 juta pada 2018. Terakhir program yang disiapkan adalah pemerintah daerah sangat menentukan upaya pemberantasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

Transfer APBN ke daerah dan dana desa merupakan instrumen penting yang berfokus pada desa berpenduduk miskin tertinggi dan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk bidang infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan dasar.

"Dengan program penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan diharapkan masyarakat miskin akan mampu menjadi masyarakat produktif dan tali kemiskinan antar generasi dapat diputuskan dan dihentikan," tandasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)