Pembangunan Rumah KPR Perlu Peningkatan Pengawasan

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pertumbuhan KPR bersubsidi yang cukup tinggi hingga 20% harus diikuti oleh kualitas rumah yang dijual. Jika tidak, maka akan menyianyiakan uang Negara.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk melindungi konsumen. Oleh karena itu, Pertumbuhan KPR yang cepat juga harus dibarengi pelayanan lebih baik kepada masyarakat, mulai dari sanitasi, air bersih, dan kualitas rumahnya.

“Apalagi bila menyangkut KPR subsidi saya berwenang. Saya bertanggung jawab untuk mengawasi karena ada uang negara di situ,” kata Menteri Basuki dalam sambutan pembukaan Indonesia Properti Expo (IPEX) 2018, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (4/2/2018).

Baca Juga: Driver Ojek Online Bisa Cicil KPR di Bawah Rp50.000 per Hari

Dia menambahkan, untuk meningkatkan pengawasan rumah bersubsidi, Kementerian PUPR sudah menyiapkan rancangan peraturan Menteri PUPR dan diharapkan rampung dalam waktu dekat dan bisa dilaksanakan tahun ini. “Spesifikasi teknis rumah layak huni sudah ada, namun implementasi dalam pembangunan rumahnya yang memerlukan peningkatan pengawasan,” jelas Menteri Basuki.