Menteri Bambang: Dana untuk Kemiskinan Papua Sudah Sangat Besar

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan, alokasi dana otonomi khusus (otsus) Papua sudah sangat besar sehingga cukup untuk pembangunan Papua. Untuk tahun 2016 hingga saat ini angka itu mencapai Rp 60 triliun, terlebih ditambah dana dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp20 triliun.

"Itu jumlahnya sangat banyak. Itu total Rp80 triliun ya. Itu malah bisa menimbulkan kecemburuan daerah lain karena sebesar itu," ungkapnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Namun ternyata, alokasi dana ini tidak sejalan dengan pembangunan di Papua. Hal tersebut menyusul setelah adanya masalah gizi buruk dan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang menewaskan puluhan warga di Kabupaten Asmat, Papua.

Baca Juga: Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi, Sri Mulyani Punya Strategi Mengatasinya

Dia menjelaskan dari 50% dana K/L senilai Rp20 triliun tersebut, diindikasikan terjadi penumpukan di 5 kabupaten saja. Padahal dana itu seharusnya menyebar untuk seluruh daerah di Papua.

"5 kabupaten ini yang kebanyakan malah yang di pinggir pantai," sebutnya.

Melihat hal ini maka efektivitas dari dana otonomi khusus Papua tidak berjalan baik. Kata Bambang, ini membuat perbaikan pada Papua tak berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga: Menteri Bambang Ingin Pembangunan Konektivitas untuk Tekan Kemiskinan

Hal ini terlihat salah satunya dengan kemiskinan di Kabupaten Asmat yang berakibat pada Kejadian Luar Biasa di daerah tersebut. Menurutnya, masalah kesehatan di Asmat adalah otoritas pemerintah daerah untuk menangani di tahap awal. Jika tak mampu untuk menanganinya, maka akan berlanjut dengan bantuan dari pemerintah pusat.

"Tentunya ini teguran yang sangat keras buat pemerintah daerah karena dia punya tanggung jawab yang tidak dijalankan dengan baik. Jadi kita harapkan ke depan tidak ada lagi pemerintah kabupaten di Papua yang lalai memerhatikan kesejahteraan masyarakatnya," ujarnya.

Baca Juga: Rokok Sumbang Kemiskinan Terbesar di Kota dan Desa

Oleh sebab itu, kata Bambang, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperbaiki permasalahan kemiskinan di Papua dengan mengalokasikan anggaran yang baik. Pasalnya dana yang besar sudah di kucurkan untuk Papua.

"Sekarang kita harapkan pemerintah daerah di Papua bisa melakukan alokasi anggaran yang baik. Prioritas pada kesejahteraan masyarakatnya, pelayanan dasar itu harus diutamakan," pungkasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)