"Sawit merupakan komoditas strategis dan ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengelola secara berkelanjutan," kata Musdhalifah.
Senior Advisor Yayasan KEHATI Diah Suradiredja menambahkan, pihaknya sedang berupaya untuk memfasilitasi pemerintah dalam penguatan standar sertifikasi ISPO untuk perbaikan tata kelola sawit Indonesia.
Untuk itu, dia meminta semua pihak untuk melihat penguatan standar ISPO ini secara terbuka apalagi penyusunan draf Perpres tersebut telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Kementerian Pertanian Prasetyo Jati memastikan tidak seluruh masukan yang berasal dari konsultasi publik dengan pemangku kepentingan diakomodasi oleh pemerintah dalam Perpres.
"Tidak semua diadopsi, karena kita lihat mana yang paling berdampak luas kepada petani, karena petani yang memiliki 40% lahan sawit di Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintah," ujarnya.