JAKARTA - Pemerintah diminta membuat peta jalan (roadmap) soal bagaimana mengurangi utang negara yang saat ini mencapai Rp4.034,8 triliun. Di dalam roadmap itu pemerintah harus menuangkan solusi rasional bagaimana cara mengurangi utang.
Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, pemerintah berulang kali menjelaskan ke publik bahwa tidak ada masalah untuk menambah utang, asal digunakan untuk hal produktif. Meski utang saat ini dalam kondisi aman karena masih di bawah 60% terhadap PDB, masyarakat harus tahu bagaimana nanti pemerintah membayar utang-utang tersebut.
"Pemerintah perlu membuat roadmap pengurangan utang secara bertahap. Bagi utang bilateral dan multilateral bisa menggunakan debt swap atau utang ditukar program. Pemerintah juga perlu kurangi kepemilikan asing di surat utang dengan memperdalam pasar keuangan dengan switch ke SBN ritel," tuturnya kepada Okezone.
Baca Juga: Utang Tembus Rp4.000 Triliun, Menko Darmin: Jangan Sebut Angka tapi Hasilnya
Menurut Bhima, pemerintah jangan hanya berulang kali menjelaskan bahwa berutang untuk pembangunan infrastruktur itu aman. Padahal ada beban utang dari proyek infrastruktur tersebut.
"Solusinya rasionalisasi proyek-proyek infrastruktur terutama yang masih dalam perencanaan. Karena beban utang ada di sana," tuturnya.
Baca Juga: Pemerintah Diyakini Bisa Bayar Utang Rp4.035 Triliun
Selain itu, Bhima menilai, pemerintah tidak boleh emosional terhadap pihak yang meragukan efektivitas utang pemerintah. Jangan menganggap sebagai penghasut yang berbahaya bagi stabilitas perekonomian nasional.
"Cap menakutkan tersebut dengan nada emosional terlontar dari pimpinan di Lapangan Banteng. Justru jadi aneh, kenapa pemerintah takut sekali jika utang dibilang memburuk, tidak efektif. Seharusnya kritik ditanggapi dengan kepala dingin bukan tudingan tukang hasut," tuturnya.
(Rani Hardjanti)