Menurut dia, hunian vertikal itu akan dijual dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang segera dibentuk Pemprov DKI Jakarta. Pembiayaan FLPP ini meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen yang membeli atau dalam hal ini warga Jakarta yang belum memiliki hunian. Untuk tipe 21 m2 dibanderol dengan harga perkiraan Rp184.800.000, sedangkan tipe 36 m2 dibanderol Rp316.800.000. Perhitungan tersebut didapat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 552/KPTS/M/2016.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menuturkan, program DP Nol Rupiah saat ini baru mengakomodir semua persyaratan yang ada dalam program FLPP milik Kementerian PUPR. Untuk detail skemanya, baru akan di finalisasi oleh BLUD yang di bentuk April mendatang.
“Kalau DP-nya itu jelas, bisa dari pemerintah pusat, bisa juga Pemprov DKI. Kalau untuk Pemprov DKI, saya belum menyatakan sekarang ini. Nanti kita lagi bahas,” ujarnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta William Yani menyarankan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan mempelajari terlebih dulu skema teknis DP Nol Rupiah. Jangan sampai setelah pembangunan, peruntukan berubah bukan untuk masyarakat menengah kebawah seperti apa yang diharapkan. Apalagi, BUMD diciptakan untuk memberikan keuntungan pada Pemprov DKI. “Kalau saya sendiri masih bingung dengan program-program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. DP Nol Rupiah itu gimana skemanya? Apa orang enggak mampu bisa kredit?” ujarnya.
Program kerja andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terkait DP O rupiah mendapatkan tanggapan dari banyak masyarakat, berikut Kata Mereka:
1. Kaswanto (48) Karyawan Swasta