Kemenko Maritim akan Sampaikan Penurunan Muka Tanah ke Presiden

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan mengupayakan perbaikan lahan basah pesisir yang saat ini terancam alih fungsinya.

Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono mengatakan, isu mengenai penurunan muka tanah akan dilaporkan kepada Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan agar bisa diteruskan kepada Presiden Jokowi.

"Saya yakin anggaran untuk ini ada, hanya berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak pihak, baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun swasta masih terpecah-pecah, belum searah. Oleh karena itu, kita membutuhkan roadmap (peta jalan) untuk memberdayakan Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ada dan mencapai tujuan perbaikan lahan basah," jelasnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (27/3/2018).

Dataran rendah pesisir di Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 30 juta hektare terdiri dari berbagai ekosistem lahan basah penting yang sebagian besar berlokasi tidak jauh dari wilayah permukiman dengan elevasi dari permukaan laut kurang dari 30 meter.

Berbagai ekosistem tersebut memiliki nilai dan manfaat serta jasa lingkungan sebagai habitat atau tempat tinggal, pencegah intrusi air laut, penyimpan air tawar, cadangan karbon yang sangat besar serta untuk mitigasi kebencanaan.

Sayangnya, pakar geodesi dari Institut Teknologi Bandung Heri Andreas menjelaskan kondisi lahan basah pesisir di Indonesia saat ini terancam akibat alih fungsi untuk permukiman, pertambakan, perkebunan, pembangunan sektor industri, dan pembangunan sarana dan prasarana.

Selain alih fungsi, pengambilan air tanah di wilayah lahan basah pesisir secara masif, terutama oleh masyarakat perkotaan, telah mengakibatkan penurunan muka tanah.

"Penurunan muka tanah tampak jelas berlangsung di pantai utara pulau Jawa, dengan laju antara 1-25 cm per tahun. Kecenderungan ini merupakan suatu peringatan bagi kita, bahwa proses penurunan muka tanah akan terus berlangsung, jika tidak diambil tindakan untuk menghentikan ataupun menguranginya," ungkapnya.

Direktur Wetlands International Indonesia Nyoman Suryadiputra mengatakan di lahan gambut yang sebagian besar juga berada di kawasan pesisir, proses pembuangan air (drainase) secara berlebihan melalui kanalisasi seperti yang dilakukan pada kebanyakan usaha perkebunan sawit maupun akasia, juga mengakibatkan penurunan muka tanah.

"Dengan kondisi seperti ini, maka pembukaan lahan gambut baru harus segera dihentikan, terlebih lagi gambut yang didrainase dengan kanalisasi. Fakta yang belum disadari banyak pihak adalah bahwa sebenarnya cadangan air tawar terbesar di Indonesia bukan di sungai atau danau, melainkan di lahan gambut," urainya.

Pada saat yang sama, perubahan iklim secara global juga menyebabkan peningkatan muka air laut.

Untuk itu, sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana di tengah berlangsungnya perubahan iklim global secara drastis dan penurunan kualitas lingkungan hingga taraf yang mengkhawatirkan, maka dibutuhkan suatu pendekatan pengelolaan risiko bencana secara terpadu.

Pendekatan ini, lanjut Nyoman, memadukan serangkaian upaya pengurangan risiko bencana (PRB), langkah-langkah adaptasi perubahan iklim (API), dan pengelolaan maupun restorasi ekosistem (PRE).

Upaya tersebut juga harus melibatkan seluruh unsur bangsa, menguatkan kelembagaan, menerapkan proses pembelajaran secara berkelanjutan, dan tetap memperhatikan perikehidupan masyarakat luas sebagai penghuni alam yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

(ulf)

(Rani Hardjanti)