Baca Juga: BPK Beri Waktu 60 Hari untuk Kementerian dan Lembaga Tindak Lanjut Hasil Temuan
Selain Pemerintah Pusat, sebanyak 92.889 rekomendasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan sebanyak 4.877 rekomendasi menjadi tanggung jawab BUMN, dan 1.491 rekomendasi tanggung jawab Badan lainnya.
"Pemerintah secara serius dan konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya melalui tindak lanjut rekomendasi BPK atas setiap hasil pemeriksaan. Konsistensi Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara memperoleh hasil di antaranya berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WT P) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016," bunyi keterangan resmi tersebut.
Sementara itu, opini WTP dinilai sebagai penilaian terbaik yang diberikan BPK atas kualitas laporan keuangan. Capaian WTP atas LKPP tidak terlepas dari kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
"Capaian tersebut diharapkan dapat mengakselerasi proses pembangunan masyarakat dan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera," tutup kutipan tersebut.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)