"Saya melihat bahayanya alokasi anggaran pendidikan kayak gini, membuat kita teledor merancang pengggunaan anggaran. Sudah mikir 20% anggaran pasti dapat, rebutan untuk bisa dapat berapa dananya. Enggak mikirin anggaran yang terus meningkat ini dengan target tujuan apa yang dihubungkan untuk kepentingan anak-anak Indonesia," jelasnya di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Ani, panggilan akrabnya, menyatakan anggaran pendidikan dua pertiga diberikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola, namun sering kali tak digunakan secara maksimal.
"Anggaran pendidikan sepertiga dikelola pusat, dua pertiga (dikelola) daerah karena pendidikan termasuk fungsi yang didelegasikan di pemda. Di daerah rekrutmen guru, tapi soal kualifikasinya? wallahualam bisawab," tukasnya.
Dia menyebutkan, sering kali guru hanya sekedar hadir di kelas, melakukan absensi namun meninggalkan siswa di kelas. Ani juga mempertanyakan banyak guru honorer yang mengajar, sehingga menunjukkan guru tetap tak menjalankan tugasnya.