Jokowi Soroti Laporan Keuangan Kemenhan hingga KKP

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti laporan keuangan Kementerian Pertahanan saat BPK menyampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018.

"Tadi kita bicara masalah laporan keuangan Kementerian Pertahanan. Ada sistem yang beda di Kementerian Pertahanan dan TNI," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

 Baca Juga: Laporan Keuangan KKP Disclaimer, BPK Minta Segera Diperbaiki

BPK mengusulkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap satuan kerja. Misalnya, kata dia, sistem penganggaran TNI Angkatan Darat harus sampai tingkat Korem.

Menurut dia, sistem ini akan diterapkan dalam waktu dekat ini. "Sebetulnya itu sudah disepakati antara Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Pertahanan (Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu) 2019 akan jalan," ucap dia.

Selain Kementerian Pertahanan, Kepala Negara juga menyoroti laporan keuangan Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasalnya lembaga itu mendapat opini disclaimer.

Bakamla dan KKP dinilai bermasalah dari sisi pencatatan asset tetap. Ada penyajian saldo aset tetap yang tidak dapat ditelusuri atau belum jelas keberadaannya pada laporan keuangan Bakamla dan KKP.

 Baca Juga: BPK Temukan 15.773 Permasalahan Senilai Rp11,55 Triliun

Moermahadi mengaku sudah menjabarkan masalah itu kepada Jokowi saat menyampaikan laporan keuangan pemerintah. Jokowi meminta masalah itu diselesaikan. "Presiden bilang memang itu yangg harus dibenahin," kata dia.

BPK juga melaporkan adanya peningkatan laporan keuangan kementerian atau lembaga secara umum. Kementerian atau lembaga yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian bertambah. Namun, dia tak membeberkan kementerian mana saja yang mengalami peningkatan. "Itu saja yang kita laporin," ujar dia. (dni)

(Fetra Hariandja)