Kemenhub Jagokan KAI Jadi Operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung

MAJALENGKA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mendukung jika PT KAI (Persero) ingin menjadi operator tunggal Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri menjelaskan, keinginan PT KAI menjadi operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dibicarakan secara business to business dengan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) selaku konsorsium.

"Tergantung business to business. Kalau KAI jadi operator kita dorong. Bisa jadi operator, tapi enggak tahu operator apa. Intinya kita dukung," kata Zulfikri di Bandara Kertajati, ditulis Sabtu (3/11/2018).

Baca Juga: Menhub Bakal Panggil KCIC soal Perkembangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Zulfikri menjelaskan, pada dasarnya pemerintah memberikan beberapa izin kepada KCIC yakni sebagai badan usaha membangun prasarana dan badan usaha prapenyelenggara sarana.

"Itu hak yang membangun, merawat dan mengoperasikan," jelasnya.

Menurutnya, baik KAI dan KCIC sudah termasuk konsorsium yang pemegang sahamnya adalah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Dengan demikian hal tersebut bisa diajukan secara business to business.

 

"Ini sifatnya investasi dari KCIC, ini bisa saja. Ini akan diajukan pemerintah. Apakah akan kerjasama atau dengan badan usaha yang lain," katanya.

Sekadar informasi, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro saat ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi BUMN di Bontang, Selasa, mengatakan pihaknya telah menyurati konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) untuk mewujudkan keinginan tersebut tanpa bermitra dengan siapa pun.

"Kami masih menunggu untuk keputusan KCIC, apakah KAI menjadi operator. Saya sudah mengirim surat. Saya berharap tidak ada lelang operator," katanya. Dia menjelaskan alasan ingin menjadi operator tunggal adalah ingin memastikan layanan publik yang menurutnya sudah terjamin.

Baca Juga: Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 'Telan' 14 Kelurahan

"Karena layanan kereta api di Indonesia itu ada layanan publiknya. Bayangkan kalau kereta swasta masuk tanpa ada kolaborasi, lalu dia ada gangguan, maka dia langsung memberhentikan layanannya. Kalau KAI kan tidak," katanya.

Selain itu, kepastian akan penunjukan KAI sebagai operator sangat ditunggu karena KAI harus melatih sumber daya manusianya. "Kami membutuhkan waktu untuk melatih SDM kami. Jika tidak segera dimulai pelatihannya, nanti saat pembangunan KCJB selesai di akhir 2019, SDM tidak siap," kata Edi.

Sementara itu, Direktur Utama Wika Tumiyana di mana perusahaannya selaku kontraktor pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengatakan pembangunan konstruksi KCJB menunjukkan tren positif yang ditandai dengan telah selesainya akuisisi lahan 113 kilometer atau 80 persen dari total jalur KCJB sepanjang 142,3 kilometer.

"Masih ada sisa lahan sepanjang 29,3 kilometer akan segera dibebaskan dan dioptimalkan bagi fasilitas umum dan sosial," katanya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)